.....Konflik lahan di Jambi yang menjurus anarkis sudah mulai menurun, namun peneyelesaian yang mengarah bagi keuntungan masyarakat belum ada sama sekali.....
Berita Terkait
Jambi (ANTARA Jambi) - Untuk mencegah meluasnya konflik lahan di Provinsi Jambi, tertutama antara petani dengan perusahaan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyerukan agar kepolisian dan pemerintah daerah segera menyelesaikan konflik-konflik yang ada.

Direktur Eksekutif Walhi Arif Munandar di Jambi, Rabu, mengatakan, eskalasi konflik lahan di Jambi yang melibatkan petani dengan perusahaan saat ini semakin meluas.

Berdasarkan data Walhi Jambi, sepanjang 2011 hingga awal 2012 terdapat 29 kasus konflik lahan yang rata-rata sudah terjadi hampir puluhan tahun yang lalu.

Ia menilai ada kesan upaya sengaja dikondisikan agar konflik tersebut terus "terpelihara" baik oleh perusahaan maupun pemerintah daerah.

Bahkan Walhi Jambi menilai, pemerintah seakan tak serius dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan upaya penyelesaian konflik tersebut.

"Padahal, konflik itu sendiri terjadi salah satu penyebabnya ada peran pemerintah dalam memberikan izin kepada perusahaan, baik perkebunan maupun pertambangan tanpa mengabaikan aspek kepentingan masyarakat," katanya.

Dicontohkannya, dalam kurun waktu satu bulan saja sudah beberapa kali terjadi aksi  warga di sejumlah kabupaten di Provinsi Jambi menuntut dikembalikannya lahan yang diklaim petani telah diserobot perusahaan.

Salah satunya, aksi pendudukan kantor gubernur Jambi selama lebih dari 15 hari oleh ribuan petani dari Kabupaten Sarolangun, Tebo dan Batanghari. Petani menuntut perusahaan perkebubunan sawit PT Asiatik Persada, mengeluarkan lahan milik mereka dari garapan perusahaan.

Walhi menilai, konflik lahan di Jambi  yang menjurus anarkis sudah mulai menurun, namun peneyelesaian yang mengarah bagi keuntungan masyarakat belum ada sama sekali.

Sebelumnya, Kapolda Jambi Brigjen  Anang Iskandar mengakui pihaknya berupaya untuk membantu penyelesaian masalah konflik lahan di daerah itu. Saah satu caranya aparat kepolisian lebih mengedepankan cara humanis, dialog dan diskusi.

"Ini sudah terbukti sedikit banyak mampu menekan tindakan anarkis dan bentrok fisik," kata Kapolda yang mengaku cara tersebut dilakukan sejak dia menjadi Kapolda Jambi pada 28 Oktober 2012.

Pada diskusi itu juga diundang pihak berkompeten terkait masalah yang ada, di antaranya Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah.
(T.KR-BS)

Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © 2013

Komentar Pembaca
Kirim Komentar