Jambi (ANTARA Jambi) - PT Pelindo Aneka Tani (PAT) yang beroperasi di bidang perkebunan kelapa sawit di Kelurahan Simpang Sungai Rengas, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi, diduga tidak memiliki izin, seperti izin gangguan (HO), izin Amdal dan HGU.
Menurut dari keterangan staf Kecamatan Marosebo Ulu yang enggan menyebutkan namanya mengatakan, Selasa, PT PAT sudah hampir empat tahun beroperasi di Kecamatan Marosebo Ulu, namun perusahaan tersebut banyak melanggar aturan seperti izin.
"Sebenarnya hal ini sudah lama terjadi, tapi Pemerintah Kabupaten Batanghari seolah tutup mata dan diduga ada permainan di balik beroperasinya perusahaan ini di kecamatan kita," katanya.
Ia mengatakan, perusahaan PAT hanya memiliki izin prinsip dengan luas lahan yang sudah digarap oleh perusahaan tersebut seluas 1.200 hektare.
"Kami dari pihak kecamatan tidak dapat berbuat apa-apa. Sekarang ini daerah arus sungai di lokasi tersebut sudah ditimbun dan di tanami kelapa sawit, ini merupakan fakta," ujarnya.
Camat Marosebo Ulu, Mahali ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya tidak berhak untuk menjawab, sebab berdasarkan prosedur, masalah perizinan adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Batanghari yang berhak menjawab.
Ia menjelaskan, sebelum menjadi kepala pemerintahan di Kecamatan Marosebo Ulu, PT PAT ini sudah beroperasi.
Sementara itu, sejumah Kepala SKPD di Pemkab Batanghari ketika dikonfirmasi terkait PT PAT, seperti Kepala Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Erwan, Kepala Dinas Perkebunan Bahtiar dan Kepala BLH Batanghari Hj Nelli, enggam menjawab.
Kepala BLH Batanghari Hj Neli menyatakan pihak perizinan yang lebih mengetahui, sedangkan BLH belum dapat memberi jawaban, karena belum mendapat laporan dari kedua instansi pemerintahan dan juga masyarakat.
"Ya, seharusnya pihak perizinan yang mengetahui terkait izin Amdal. Kita (BLH) hanya menerima rekomendasinya saja," kata Nelly ketika dihubungi sedang dalam perjalanan ke Jakarta," kata Neli. (Ant)
PT PAT di Batanghari diduga tidak miliki izin
Rabu, 16 April 2014 13:33 WIB
.....Sebenarnya hal ini sudah lama terjadi, tapi Pemerintah Kabupaten Batanghari seolah tutup mata," katanya.....