Jakarta (ANTARA Jambi) - Presiden Joko Widodo menyatakan telah
memberi ancer-ancer kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution agar
jumlah pemilik rekening tabungan di bank atau lembaga keuangan lainnya
minimal 76 persen dari jumlah penduduk pada 2019. Presiden juga
menyinggung kualitas SDM dan mengkritik pembuatan Surat
Pertanggungjawaban (SPJ).
"Saya beri ancer-ancer ke Menko, paling
tidak pemilik tabungan pada 2019 adalah 76 persen, dari sekarang 36
persen," kata Presiden Jokowi dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di
Jakarta, Selasa.
Peningkatan pemilik rekening tabungan di bank
itu disebutnya sebagai bagian dari inklusi keuangan. "Adanya tabungan
masyarakat akan memperkuat investasi di Indonesia," kata Presiden.
Ia
menyebutkan gerakan menabung harus terus digencarkan melalui
sosialisasi sehingga semua lapisan masyarakat termasuk pelajar, petani
dan nelayan, memiliki tabungan.
Presiden juga menyebutkan
pentingnya pembangunan SDM dan secara khusus menyinggung pentingnya
mengembangkan sekolah kejuruan sehingga melahirkan SDM siap kerja.
"Sekolah
kejuruan saat ini harus dirombak, harusnya kegiatan training mencapai
70-80 persen, sekarang hampir 70 persen guru-guru yang ada adalah
normatif, latihan dan pelatihnya justru tidak ada," kata Jokowi.
Menurut dia, pelatihan vokasional yang sudah dilaksanakan institusi pendidikan dengan Kadin harus terus ditingkatkan.
Dia juga menyinggung pentingnya penyediaan infrastruktur yang merupakan kunci bagi pengembangan ekonomi Indonesia.
"Kondisi
infrastruktur yang tidak memadai saat ini menyebabkan biaya logistik
kita 300 persen lebih mahal dari negara tetangga. Saya yakin jika
infrastruktur selesai, biaya logistik dan transportasi akan lebih
murah," kata Jokowi.
Presiden juga menyoroti masalah korupsi dan
efisiensi birokrasi. "Ini pekerjaan tidak mudah, tapi dengan paket-paket
kebijakan pemerintah akan mengurangi inefisiensi," kata dia.
Berkaitan
dengan inefisiensi birokrasi, Presiden mencontohkan banyaknya laporan
yang harus dibuat dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
"Energi birokrasi kita sebanyak 60-70 persen habis untuk membuat SPJ itu," katanya.
Ia
menyebutkan dalam blusukannya di daerah pertanian, ia sulit bertemu
dengan penyuluh pertanian lapangan (PPL) di lapangan karena sibuk
membuat SPJ di kantor.
"Mereka harus membuat 16-44 laporan, ini
inefisiensi birokrasi kita, saya kira dua cukup, yang penting manajemen
kontrol di di lapangan," kata Presiden Jokowi.
Jokowi bicara target tabungan, sekolah kejuruan, sampai kritik SPJ
Selasa, 6 Desember 2016 14:32 WIB