Singkawang, Antarajambi.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai
sektor pelayanan publik masih perlu perbaikan, terutama setelah
terbongkar praktik pungutan liar (pungli) di kawasan Pelabuhan Peti
Kemas Palaran Samarinda, Kalimantan Timur.
"Kami melihat Rp6,1 miliar itu adalah angka yang besar. Pasti sudah dilihat lama. Itu yang ketahuan lho ya. Hati-hati, saya ingatkan," kata Presiden Jokowi, di Singkawang, Kalimantan Barat, Jumat malam (17/3).
Presiden Jokowi menyampaikan hal itu terkait kegiatan Tim Badan
Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Bareskrim Mabes Polri) bersama Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
(Polda Kaltim) dan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Samarinda yang
berjumlah 100 personel, Jumat, sekitar pukul 09.00 WIB, menggeledah
Koperasi Samudera Sejahtera (Komura).
Dalam penggeledahan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)
tersebut, tim gabungan yang juga dikawal personel Brigade Mobile
(Brimob) Polda Kaltim menyita uang Rp6,1 miliar, dua komputer beserta
sejumlah dokumen yang diduga kuat merupakan hasil pungli dan kasus
pencucian uang.
"Perlu kita ingatkan semuanya bahwa kita ini ingin memperbaiki
sistem yang ada. Jadi, jangan sampai justru saat kita memperbaiki
sistem-sistem pelayanan yang ada untuk percepatan pelayanan kepada
masyarakat, percepatan pada pelayanan dunia usaha, percepatan pelayanan
untuk ekspor, percepatan perizinan," kata Presiden.
Selain itu,
Presiden menambahkan, "Saya ingatkan agar semuanya hati-hati, layani
dengan baik, layani dengan cepat karena yang namanya saber pungli itu
bekerja."
Presiden Jokowi: Sektor pelayanan perlu perbaikan
Sabtu, 18 Maret 2017 8:10 WIB
......Saya ingatkan agar semuanya hati-hati, layani dengan baik, layani dengan cepat karena yang namanya saber pungli itu bekerja......