Rabu, 20 September 2017

Dewan undang PKK bahas Raperda Ketahanan Keluarga

id dprd jambi, Dewan undang PKK bahas Raperda Ketahanan Keluarga
Dewan undang PKK bahas Raperda Ketahanan Keluarga
......Itu semua baterai ponsel yang bukan jenis dilarang. Dikira tidak akan terjadi apa-apa saat pemindahan dengan dilempar, tapi ternyata malah terbakar saat pemindahan......
Jambi, Antarajambi.com - Pansus I DPRD Provinsi Jambi mulai membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Provinsi Jambi yang baru diparipurnakan.

Untuk pembahasan awal, Pansus I yang diketuai Nasri Umar, Jumat (17/3) mengundang Ketua Tim Penggerak dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jambi, Sherrin Tharia Zola.

Sebab, tiga Raperda yang dibahas Pansus I ini berkaitan dengan tugas PKK, terutama Raperda Pembangunan Ketahanan Keluarga. Termasuk juga Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan/Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya serta Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) I Ranperda Nasri Umar, mengatakan rapat Pansus ini bertujuan untuk meminta masukan dari SKPD/OPD dan pihak terkait, terhadap Raperda yang telah disusun dan akan dikonsultasikan ke DPR Pusat.

"Nanti kita juga akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai Raperda tersebut," kata Nasri.

Dalam pertemuan yang dilakukan di Ruang Rapat Banggar Gedung DPRD Provinsi Jambi itu, Sherrin memberikan masukan terhadap Raperda tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Ia meminta dewan memasukan pasal tambahan tentang anak yang lebih mendetail, sebab anak merupakan bagian dari keluarga itu sendiri.

"Kami juga meminta penjelasan yang lebih mendetail pada bab 11 pasal 39 dan pada pasal 6 perlu adanya pengawasan," ujarnya.

Sherrin mengatakan, Raperda ini untuk masyarakat, terutama ketahanan keluarga dan pemberdayaan masyarakat. Disebutkannya, ketahanan keluarga berhubungan dengan bapak, ibu dan anak agar keluarga menjadi lebih mandiri lagi.

"Ketahanan keluarga itu sendiri mencakup gizi anak, pendidikan, kesehatan dan semua yang mencakup peranan PKK itu sendiri. PKK ada 4 Kelompok Kerja (Pokja) yang membidangi masing-masing urusan dan Menteri Dalam Negeri akan mengesahkan bahwa PKK akan menjadi mitra dengan SKPD terkait," jelasnya.

Ia berharap dengan adanya Raperda Pembangunan Ketahanan Keluarga ini dapat membantu masyarakat untuk bisa menjadi keluarga yang mandiri dan meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Sherrin menambahkan, PKK akan berbuat lebih banyak lagi dan menunjukkan bahwa PKK sangat bersungguh-sungguh berbuat demi kemajuan Provinsi Jambi khususnya Ibu dan anak.(Ant)

Editor: Dodi Saputra

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga