Jambi, Antarajambi.com - Dana yang dikucurkan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi sangat fantastis. Di tahun 2016 lalu, tercatat sebesar Rp 858 miliar dana dikucurkan untuk Dinas PUPR, namun hasilnya sungguh sangat disayangkan dewan.
Khusnindar, anggota Fraksi Restorasi Nurani DPRD Provinsi Jambi saat penyampaian tanggapa dewan terhadap LKPj gubernur Jambi 2016 dalam paripurna mengatakan, dari dana itu sebesar Rp 579,77 miliar diperuntukan untuk perbaikan jalan di 2016, bahkan realisasinya mencapai 98 persen.
Namun, kata Khusnindar, yang menjadi pertanyaan kenapa persentase peningkatan jalan mantap begitu sedikit, yakni dari 75,40 persen di 2015 menjadi 76,07 persen di 2016.
"Dengan dana sedemikian besar, hanya mampu menaikan kondisi jalan menjadi mantap sebesar 0,6 persen saja," katanya, Senin (10/4)
Sorotan tajam di bidang infrastruktur, juga dilontarkan Fraksi Demokrat, melalui juru bicaranya Hasani Hamid. Ia mengatakan, dalam bidang infrastruktur, pihaknya melihat PUPR Provinsi Jambi lamban merespon kerusakan jalan. Saat ini infrastruktur jalan sangat memprihatinkan termasuk jalan produksi.
"Kami minta penjelasan, berapa rincian data kondisi jalan provinsi Jambi yang kini dalam kondisi rusak, mantap dan sehingga tergambar peningkatan perbaikan jalan setiap tahunnya,” tuturnya.
Kemudian fraksi PPP, melalui juru bicaranya Sopian, juga meminta penanganan infrastruktur di Provinsi Jambi segera dilakukan. Pihaknya meminta, Pemprov tak lagi melakukan tambal sulam jalan, sebagian harus dikerjakan menggunakan rigid pavement secara bertahap.
Sementara itu, Golkar melalui juru bicaranya HM Juber, mengatakan, pihaknya banyak menemukan keluhan dari masyarakat terkait infrastruktur di Provinsi Jambi, mulai kerusakan hingga kualitas jalan.
"Seperti Jalan Batangasai, jalan Bahar, Padang Lamo, Lubuk Madrasah, Sanggaran Agung dan jalan lainnya. Itu kualitas jalannya masih tidak baik," kata Juber.
Golkar menyarankan, agar Dinas PUPR memperhatikan kualitas pembangunan jalan. Masalah ini, kata dia, biasanya muncul akibat lelang yang terlambat. “Sehingga rekanan tergesa-gesa mengerjakannya, sehingga kualitasnya kurang baik,” ujarnya.
Juber juga menyarankan, Pemprov Jambi mencontoh pekerjaan jalan Jangkat yang kualitasnya dianggap baik. Sistemnya dengan menggunakan kontrak tahun jamak atau multiyears.
"Pekerjaan seperti itu perlu dilakukan agar proses pembangunan infrastruktur Jambi dapat berjalan baik, berkualitas dan berkesinambungan," kata Juber.(Ant)
Dewan pertanyakan kinerja Dinas PUPR
Senin, 10 April 2017 13:19 WIB