Jakarta (ANTARA Jambi) - Pertemuan daerah-daerah penghasil kelapa sawit yang digagas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengkritisi beragam persoalan yang dihadapi daerah atas keberadaan industri kelapa sawit di daerahnya, termasuk tuntutan bagi hasil.
Daerah-daerah yang di wilayahnya terdapat perkebunan kelapa sawit dan pabrik Crude Palm Oil (CPO) menuntut supaya diberikan Dana Bagi Hasil dari pemasukan negara yang diperoleh melalui komoditi kelapa sawit, demikian informasi dari Sekretariat Apkasi, Jumat (6/7).
Para bupati yang mengikuti pertemuan di kantor Apkasi di Jakarta itu menghasilkan kesimpulan, meski sawit menjadi primadona pengusaha dalam berbinis minyak nabati karena paling menguntungkan, sumbangsihnya untuk pembangunan daerah belum terasakan sama sekali.
Dalam pertemuan yang dibuka Ketua Umum Apkasi Isran Noor itu, Bupati Pasaman Barat Burhanuddin mengungkapkan daerahnya hanya diberi 0,001 persen dan tidak ada yang namanya CSR (Corporate Social Responsibilities).
Dalam pertemuan yang juga dihadiri Direktur Eksekutif Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Fadhil Hasan itu, bupati bahkan mengatakan, para pengusaha sawit di daerahnya "begitu rakusnya merampok tanah rakyat dan menipu rakyat."
Baharuddin juga melontarkan kekesalannya terhadap para pengusaha pabrik CPO di kampungnya yang tergabung dalam Gapki karena "tak berterima kasih" pada daerah di mana mereka mendapatkan kekayaan.
Ia menambahkan apa yang terjadi justru tipu menipu dalam janji. "Beberapa dari mereka tak menepati janji pada rakyat untuk membangun plasma," katanya.
Sementara Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Seluruh Indonesia Asmar Arsjad, mengemukakan kekecewaannya pada pemerintah yang tidak memiliki kepedulian kepada para petani sawit.
Dirjen Dana Perimbangan Keuangan Marwanto Hardjowiryono, mengatakan, kelapa sawit tidak termasuk sumber daya alam yang dibagihasilkan, karena sawit adalah sumberdaya alam yang bisa diperbaharui, sedangkan yang memperoleh DBH adalah SDAa yang tidak bisa diperbaharui.
Sedangkan Taufan Mahdi, jurubicara Gapki, yang dimintai penjelasannya secara terpisah, mengatakan, para pengusaha sawit di daerah-daerah telah memberikan kontribusinya dalam berbagai bentuk, baik kepada daerah maupun masyarakat sekitar perkebunan.
Di setiap daerah setidaknya para pengusaha sawit membayarkan restribusi jalan dan restribusi listrik non-PLN. Juga berbagai restribusi lainnya sehingga tak mungkin usaha perkebunan diizinkan berjalan jika tak membayarkan restribusi-restribusi tersebut.
Setiap perkebunan sawit membangun sekolah-sekolah di sekitar perkebunan untuk putra-putri, baik para pekerja perkebunan dan juga masyarakat umum di sekitar perkebunan.
"Sekolah-sekolah itu gratis, tak menarik bayaran dari muridnya," kata Taufan Mahdi.(E004).
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2012