Jakarta (ANTARA Jambi) - Indonesia diperkirakan memiliki potensi rentan pangan pada 2014 bila tidak dijalankan solusi yang aplikatif dan komprehensif serta juga revolusioner dalam mengatasi permasalahan tersebut.
"Indonesia akan menghadapi risiko kerentanan pangan pada 2014 dan tahun berikutnya jika tidak ada suatu target dan solusi kedaulatan dan ketahanan pangan yang bersifat revolusioner," kata Deputi Bidang Usaha Industri Primer Kementerian BUMN Muhamad Zamkhani di Jakarta Rabu.
Zamkhani memaparkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mencanangkan target ketahanan pangan yaitu surplus beras 10 juta ton pada 2014 yang perlu didukung dengan kerja keras dan komitmen yang kuat dari para "stakeholder" (pemangku kepentingan) pangan agar dapat terwujud secara nyata.
Dalam rangka mendukung target surplus 10 juta ton beras, Kementerian BUMN telah menggulirkan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) pada tahun 2011.
Tujuan utama GP3K, ujar dia, adalah untuk mendorong peningkatan hasil panen bahan pangan, baik melalui dukungan pendanaan untuk keperluan modal kerja petani, penyediaan sarana produksi pertanian (benih unggul, pupuk, dan obat-obatan), serta pengawalan budidaya untuk tiga komoditas yaitu padi, kedelai, dan jagung.
Program GP3K terbagi menjadi program intensifikasi yang akan terus berjalan terus dan luas lahan yang dikerjasamakan meningkat dari tahun 2011 seluas 530 ribu hektare menjadi 897 ribu hektare pada tahun 2012, dan direncanakan menjadi 3,2 juta hektare pada 2013.
Sedangkan untuk program GP3K ekstensifikasi dilakukan dengan membuka lahan baru di luar Jawa melalui pengembangan pertanian skala luas ("food estate").
Selain program GP3K, Kementerian BUMN melalui sejumlah BUMN Perkebunan serta dukungan kementerian terkait telah ikut serta dalam program sapi sawit dan sorgum yang diharapkan dapat ikuat serta berkontribusi dalam ketahanan pangan di Indonesia.
Program peningkatan ketahanan pangan dimaksudkan untuk mengoperasionalkan pembangunan dalam rangka mengembangkan sistem ketahanan pangan baik di tingkat nasional maupun di tingkat masyarakat.
Oleh karena itu , program peningkatan ketahanan pangan yang telah ditetapkan pemerintah harus didukung dan ditindaklanjuti bersama melalui program-program yang nyata dan berkesinambungan agar krisis tidak terjadi, katanya.
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2012