Jambi (ANTARA Jambi) - Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Jambi melemah, yakni hanya diangka 5,9 persen karena dipengaruhi turunnya harga komoditas primer di Jambi.

Melemahnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi di triwulan pertama dikhawatirkan berimbas terhadap APBD pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

"Kondisi ini juga dipengaruhi turunnya harga komoditas primer di Jambi seperti karet, minyak kelapa sawit dan batubara. Di tingkat Nasional triwulan pertama 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia juga hanya mampu menembus 4,71 persen, atau masih sangat minim," kata gubernur di Jambi, Jumat.

Dia mengatakan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu, yakni harga karet CPO dan juga harga batubara yang turun. Hal lain yakni juga menurunnya bagi hasil lifting minyak ke pemerintah daerah.

"Saya dapat laporan bagi hasil yang menurun ini sangat mengganggu, seperti di Kabupatem Tanjabbar yang menurun hingga Rp400 miliar, Tanjabtim yang sampai Rp300 miliar dan daerah lainnya," kata Hasan Basri.

Melemahnya pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh terhadap berkurangnya penerimaan Pemprov Jambi yang mencapai Rp180 miliar, hanya saja untuk Pemprov telah diantisipasi dengan menggunakan Silpa.

"Jadi yang APBD murni bisa ditutup dengan Silpa, hanya saja untuk yang di APBD Perubahan jadinya kecil, yang kasihan itu kabupaten yang kecil," katanya menjelaskan.

Proyek-proyek fisik yang sebelumnya telah direncanakan di berbagai daerah terpaksa stagnan atau harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Bahkan melemahnya pertumbuhan ekonomi dikhawatirkan juga berpengaruh terhadap capaian APBD tahun 2015 yang ditargetkan Rp3,9 triliun diperkirakan menurun menjadi Rp3,6 triliun

Namun melemahnya pertumbuhan ekonomi di awal-awal tahun kata gubernur biasanya dipengaruhi belum terlaksananya APBD dan APBN.

"Kita khawatir andaikata tidak diantisipasi bisa-bisa pertumbuhan ekonomi kita dibawah, dan pertumbuhan ekonomi yang menurun juga berpengaruh terhadap bertambahnya jumlah pengangguran," katanya.

Menurutnya, proyek-proyek monumental di Jambi seperti pembangunan pelabuhan samudera Ujung Jabung yang dibiayai APBN diharapkan tidak berpengaruh. Tahun ini menurutnya kucurkan anggaran dari pusat untuk Ujung Jabung telah mencapai Rp 105 miliar.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Masheruddin Wahab, mengatakan bahwa penurunan bagi hasil dari minyak ke pemerintah kabupaten/kota ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Angka di tingkat nasional, penurunan lifting minyak yang sebelumnya 1 juta barel/hari turun hingga 820 ribu barel itu juga berpengaruh terhadap daerah-daerah penghasil. Kalau di Jambi seperti Kabupaten Tanjab Barat, Muarojambi, Tanjabtim dan Batanghari," kata Masheruddin.

Sejak tahun 2014 hingga 2015 ini, lifting terus menurun, katanya untuk meningkatkannya hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Solusinya melakukan eksplorasi baru, kalau mengandalkan sumur-sumur yang lama itu akan sulit. Pemerintah daerah dalam hal ini hanya memberikan kemudahan untuk pengeboran yang baru," katanya. (Ant)

Pewarta: Dodi Saputra

Editor : Ariyadi


COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015