Jambi (ANTARA Jambi) - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Syahbandar, menilai bahwa penyaluran pupuk subsidi oleh Dinas Pertanian setempat ke petani di berbagai desa daerah ini banyak yang tidak tepat sasaran.
"Penyaluran pupuk subsidi rentan diselewengkan. Selama ini, kuat dugaan pupuk subsidi diselewengkan oleh oknum tak bertanggungjawab dan dipasok ke perkebunan kelapa sawit," kata Syahbandar di Jambi, Sabtu.
Dari informasi masyarakat, lanjutnya, ditemukan penyaluran pupuk subsidi yang tak tepat sasaran alias diselewengkan karena alokasi pupuk subsidi yang sampai ke petani hanya sekitar 69 persen dan disalurkan ke perkebunan 19 persen.
Dia menduga jangan-jangan ada permainan kios dengan kelompok tani. Ia berharap komisi yang membidangi masalah pertanian ini segera turun kelapangan untuk melakukan pengecekan langsung.
Wakil ketua DPRD ini juga menegaskan, jika ada oknum pegawai Dinas Pertanian yang bermain dan kedapatan menyelewengkan pupuk subsidi ini, silahkan dilaporkan ke pihak berwenang.
Sementara itu, Kapenrem 042/Gapu, Mayor Imam Syafei mengatakan¿, keterlibatan TNI AD di program pengawasan pupuk karena adanya MoU ketahanan pangan secara nasional yang dilakukan antara Kasad dengan Menteri Pertanian.
"Maka di sawah pun kita diharuskan turun dampingi petani. Ya, karena di pusat terjalin, otomatis di daerah pun terlibat. Apalagi di desa ada babinsa," kata Imam.
Jalur distribusi pupuk bagi petani pun kata Imam akan menjadi fokus pengawasan. Dan bila ternyata terjadi penyelewengan, ia menegaskan akan menindaklanjuti secara hukum.
"Penyaluran pupuk akan kita awasi, dan bila ditemukan diselewengkan atau dioplos, akan kita tindaklanjuti secara hukum bila itu memang terjadi," kata Imam menjelaskan.
Dia menambahkan, bagi petani yang meminta bantuan tenaga TNI, maka TNI akan siap membantu, dan jika ada persoalan dengan masalah pertanian di persilahkan datang ke Kodim setempat. (Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015
"Penyaluran pupuk subsidi rentan diselewengkan. Selama ini, kuat dugaan pupuk subsidi diselewengkan oleh oknum tak bertanggungjawab dan dipasok ke perkebunan kelapa sawit," kata Syahbandar di Jambi, Sabtu.
Dari informasi masyarakat, lanjutnya, ditemukan penyaluran pupuk subsidi yang tak tepat sasaran alias diselewengkan karena alokasi pupuk subsidi yang sampai ke petani hanya sekitar 69 persen dan disalurkan ke perkebunan 19 persen.
Dia menduga jangan-jangan ada permainan kios dengan kelompok tani. Ia berharap komisi yang membidangi masalah pertanian ini segera turun kelapangan untuk melakukan pengecekan langsung.
Wakil ketua DPRD ini juga menegaskan, jika ada oknum pegawai Dinas Pertanian yang bermain dan kedapatan menyelewengkan pupuk subsidi ini, silahkan dilaporkan ke pihak berwenang.
Sementara itu, Kapenrem 042/Gapu, Mayor Imam Syafei mengatakan¿, keterlibatan TNI AD di program pengawasan pupuk karena adanya MoU ketahanan pangan secara nasional yang dilakukan antara Kasad dengan Menteri Pertanian.
"Maka di sawah pun kita diharuskan turun dampingi petani. Ya, karena di pusat terjalin, otomatis di daerah pun terlibat. Apalagi di desa ada babinsa," kata Imam.
Jalur distribusi pupuk bagi petani pun kata Imam akan menjadi fokus pengawasan. Dan bila ternyata terjadi penyelewengan, ia menegaskan akan menindaklanjuti secara hukum.
"Penyaluran pupuk akan kita awasi, dan bila ditemukan diselewengkan atau dioplos, akan kita tindaklanjuti secara hukum bila itu memang terjadi," kata Imam menjelaskan.
Dia menambahkan, bagi petani yang meminta bantuan tenaga TNI, maka TNI akan siap membantu, dan jika ada persoalan dengan masalah pertanian di persilahkan datang ke Kodim setempat. (Ant)
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015