Jambi (ANTARA Jambi) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, menyetujui RAPBD Pemprov Jambi tahun 2016 sebesar Rp3,739 triliun melalui sidang paripurna yang digelar di gedung DPRD Provinsi Jambi, Jumat.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi, Isroni mengatakan, Banggar DPRD dalam membahas rancangan APBD Provinsi Jambi 2016 berpedoman pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Mendagri Nomor 13 tahun 2006.
"Bahan referensi dalam pembahasan APBD adalah KUA dan PPAS tahun 2016, Nota Keuangan APBD tahun anggaran 2016 yang disampaikan oleh Pemprov Jambi," katanya.
Disampaikannya, pendapatan asli daerah diproyeksikan meningkat sebesar Rp55.432.897 dari Rp1.218.125.069,049 menjadi Rp1.273.557.966.618. Hasil tersebut merupakan kontribusi dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolaan kekayaan daerah dan lainnya.
Dapat disimpulkan, rencana pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2016 diproyeksikan sebesar Rp3,439 triliun. Dengan total belanja sebesar Rp3,739 triliun dan pembiayaan Netto pada Ranperda tahun anggaran 2016 sebesar Rp300,060 miliar.
"Saran kami, diharapkan pemerintah Provinsi jambi melaksanakan seluruh program secara tertib dan tepat waktu, dan mengedepankan pelaksanaan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, serta memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku," ujarnya.
Pembahasan RAPBD Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh badan anggaran, beserta tim anggaran pemerintah dinilai sudah terperinci, sehingga terjadi rasionalisasi anggaran. Berdasarkan hasil pembahasan tim anggaran, fraksi-fraksi dari DPRD Provinsi Jambi menyetujui RAPBD itu dengan menyampaikan beberapa tanggapan dan kesimpulan sebelum disahkan pimpinan dewan.
Diawali dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dengan juru bicara Hasim Ayub menyampaikan, target pendapatan daerah sebesar Rp3,27 triliun, setelah pembahasan meningkat menjadi Rp3,439 triliun. Pendapafan asli daerah secara umum meningkat dari Rp 1,218 menjadi Rp1,273 triliun atau bertambah sebesar Rp 55,433 miliar.
Belanja daerah tahun anggaran 2016 sebesar Rp3,739 triliun. Alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp1,57 triliun dan belanja langsung Rp2,169 triliun. Pembiayaan netto pada RAPBD tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp300,060 miliar. Dana alokasi khusus diterima pada anggaran tahun 2016 sebesar Rp 157,722 miliar.
"Dari pembahasan tim anggaran terdapat 24 SKPD yang mengalami rasionalisasi anggaran baik penambahan, pengurangan maupun pergeseran," katanya.
Pada masa transisi RPJMD Tahun 2010-2015 pada triwulan ke III, fraksi ini menilai pertumbuhan ekonomi Jambi, yaitu 5,2 persen melambat dibanding triwulan yang sama tahun 2014 yaitu 8,0 persen.
"Hal ini tentunya harus diiperhatikan lebih lanjuy terutama penganggaran dan program di bidang perekonomian dengan menggalakan sektor UMKM, pertanian, peternakan perkebunan dan perikanan," ungkapnya.
Dinas Pendidikan dan dinas kesehatan, menurut fraksi ini, telah memenuhi amanat Undang-undang yaitu 20 persen dan 10 persen pada APBD tahun 2016.
"Tentunya kami berharap pendestribusian anggaran lebih mengedepankan pada program peningkatan mutu, peran dan pelayanan masyarakat, mengingat beban, wewenang dan tanggung jawab terutama dinas pendidikan bertambah," katanya.
Kemudian fraksi Partai Gerindra yang disampaikan juru bicaranya Bustami Yahya menilai, rencana belanja dalam APBD 2016 terus mengalami perbaikan. Dengan prosentase 41,98 persen untuk belanja pegawai (tidak langsung) dan 58,01 persen untuk belanja modal (belanja langsung) dengan total keseluruhan belanja daerah sebesar Rp3,739 triliun.
"Setelah melalui pembahasan dan rasionalisasi belanja daerah, belanja tidak langsung menjadi Rp1,570 triliun. Dan pada sisi belanja langsung bertambah Rp170,149 miliar. Sehingga total belanja langsung sebesar Rp2,169 triliun," katanya.
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Juber, meminta Pemprov Jambi menciptakan keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dengan pelayanan masyarakat, serta kemampuan dan kapasitas daya beli masyarakat tingkat pendapatan/konsumsi masyarakat.
Selanjutnya meminta meregulasi dan mendorong berkembangnya kegiatan usaha yang akan berdampak tumbuhnya perekonomian, sehingga dalan jangka panjang akan meningkatkan proteksi pendapatan daerah.
"Kami berharap realisasi APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2016 agar dijalankan dengan efektif, efisien dan tidak mencederai rasa keadilan masyarakat Jambi yang baru proses pemulihan ekonomi setelah selesai dengan kabut asap," katanya.
Fraksi Partai PDIP berpendapat, rasionalisasi untuk kegiatan dan pergeseran intern SKPD dan antar SKPD, Dinas Kesehatan berkurang Rp709 miliar, sehingga jumlah anggarannya termasuk DAK menjadi sebesar Rp65,445 miliar.
RSUD Raden Mattaher mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp18,207 miliar dan penambahan dana DAK sebesar Rp247,21 miliar.
"RSJ Jambi juga ada penambahan dana DAK sebesarRp 4,43 miliar sehingga total anggaran menjadi Rp 54,389 milia," katanya.
Perubahan lainnya terjadi di dinas PU, penambahan DAK sebesar Rp21,68 miliar, sehingga total anggaran menjadi Rp881,69 miliar.
"BLH juga bertambah Rp4 miliar untuk alat pemantau ISPU sehingga total anggaran menjadi Rp11,514 miliar," sebutnya
Dinas pertanian tanaman pangan dana DAK juga bertambah sebesar Rp838 juta sehingga total Rp31,012 miliar. BPBD bertambah Rp2 miliar untuk penanganan kondisi darurat bencana Rp8,368 miliar. Dispora bertambah Rp1,4 miliar sehingga menjadi Rp23,401 miliar. Dinas perkebunan bertambah dana DAK Rp848 juta, total jadi Rp31,012 miliar.
Sedangkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat, pada dasarnya menyambut baik adanya perubahan tersebut, yang semula ditargetkan menurun berubah target menjadi lebih optimistis, yaitu naik sebesar Rp169.649.717.400 atau setara dengan 5,19 persen. Sehingga target pendapatan daerah menjadi Rp3.439.710.431.036, artinya menunjukan motivasi positif.
Kusnindar, dari fraksi Restorasi Nurani berharap target pendapatan daerah tersebut perlu ditingkatkan lagi dengan memperjuangkan peningkatan dana Alokasi Khusus, guna mengatasi kebutuhan dana untuk rehabilitasi paska bencana kabut asap.
"Maka dari itu, setiap rupiah yang dikeluarkan harus sesuai, jelas dan benar serta hasil kerja dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.
Sementara Fraksi Partai Bintang Keadilan berpendapat, fakta dilapangan betapa sangat mengkhawatirkan kondisi ekonomi masyarakat. Rendahnya harga karet dan menurunya harga TBS sawit, berdampak pada lesunya perekonomian sektor UKM.
"Kami berharap pemerintah merenspon kondisi ini dan segera mengambil langkah-langkah taktis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat," katanya. (Ant/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi, Isroni mengatakan, Banggar DPRD dalam membahas rancangan APBD Provinsi Jambi 2016 berpedoman pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Mendagri Nomor 13 tahun 2006.
"Bahan referensi dalam pembahasan APBD adalah KUA dan PPAS tahun 2016, Nota Keuangan APBD tahun anggaran 2016 yang disampaikan oleh Pemprov Jambi," katanya.
Disampaikannya, pendapatan asli daerah diproyeksikan meningkat sebesar Rp55.432.897 dari Rp1.218.125.069,049 menjadi Rp1.273.557.966.618. Hasil tersebut merupakan kontribusi dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolaan kekayaan daerah dan lainnya.
Dapat disimpulkan, rencana pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2016 diproyeksikan sebesar Rp3,439 triliun. Dengan total belanja sebesar Rp3,739 triliun dan pembiayaan Netto pada Ranperda tahun anggaran 2016 sebesar Rp300,060 miliar.
"Saran kami, diharapkan pemerintah Provinsi jambi melaksanakan seluruh program secara tertib dan tepat waktu, dan mengedepankan pelaksanaan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, serta memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku," ujarnya.
Pembahasan RAPBD Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh badan anggaran, beserta tim anggaran pemerintah dinilai sudah terperinci, sehingga terjadi rasionalisasi anggaran. Berdasarkan hasil pembahasan tim anggaran, fraksi-fraksi dari DPRD Provinsi Jambi menyetujui RAPBD itu dengan menyampaikan beberapa tanggapan dan kesimpulan sebelum disahkan pimpinan dewan.
Diawali dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dengan juru bicara Hasim Ayub menyampaikan, target pendapatan daerah sebesar Rp3,27 triliun, setelah pembahasan meningkat menjadi Rp3,439 triliun. Pendapafan asli daerah secara umum meningkat dari Rp 1,218 menjadi Rp1,273 triliun atau bertambah sebesar Rp 55,433 miliar.
Belanja daerah tahun anggaran 2016 sebesar Rp3,739 triliun. Alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp1,57 triliun dan belanja langsung Rp2,169 triliun. Pembiayaan netto pada RAPBD tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp300,060 miliar. Dana alokasi khusus diterima pada anggaran tahun 2016 sebesar Rp 157,722 miliar.
"Dari pembahasan tim anggaran terdapat 24 SKPD yang mengalami rasionalisasi anggaran baik penambahan, pengurangan maupun pergeseran," katanya.
Pada masa transisi RPJMD Tahun 2010-2015 pada triwulan ke III, fraksi ini menilai pertumbuhan ekonomi Jambi, yaitu 5,2 persen melambat dibanding triwulan yang sama tahun 2014 yaitu 8,0 persen.
"Hal ini tentunya harus diiperhatikan lebih lanjuy terutama penganggaran dan program di bidang perekonomian dengan menggalakan sektor UMKM, pertanian, peternakan perkebunan dan perikanan," ungkapnya.
Dinas Pendidikan dan dinas kesehatan, menurut fraksi ini, telah memenuhi amanat Undang-undang yaitu 20 persen dan 10 persen pada APBD tahun 2016.
"Tentunya kami berharap pendestribusian anggaran lebih mengedepankan pada program peningkatan mutu, peran dan pelayanan masyarakat, mengingat beban, wewenang dan tanggung jawab terutama dinas pendidikan bertambah," katanya.
Kemudian fraksi Partai Gerindra yang disampaikan juru bicaranya Bustami Yahya menilai, rencana belanja dalam APBD 2016 terus mengalami perbaikan. Dengan prosentase 41,98 persen untuk belanja pegawai (tidak langsung) dan 58,01 persen untuk belanja modal (belanja langsung) dengan total keseluruhan belanja daerah sebesar Rp3,739 triliun.
"Setelah melalui pembahasan dan rasionalisasi belanja daerah, belanja tidak langsung menjadi Rp1,570 triliun. Dan pada sisi belanja langsung bertambah Rp170,149 miliar. Sehingga total belanja langsung sebesar Rp2,169 triliun," katanya.
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Juber, meminta Pemprov Jambi menciptakan keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dengan pelayanan masyarakat, serta kemampuan dan kapasitas daya beli masyarakat tingkat pendapatan/konsumsi masyarakat.
Selanjutnya meminta meregulasi dan mendorong berkembangnya kegiatan usaha yang akan berdampak tumbuhnya perekonomian, sehingga dalan jangka panjang akan meningkatkan proteksi pendapatan daerah.
"Kami berharap realisasi APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2016 agar dijalankan dengan efektif, efisien dan tidak mencederai rasa keadilan masyarakat Jambi yang baru proses pemulihan ekonomi setelah selesai dengan kabut asap," katanya.
Fraksi Partai PDIP berpendapat, rasionalisasi untuk kegiatan dan pergeseran intern SKPD dan antar SKPD, Dinas Kesehatan berkurang Rp709 miliar, sehingga jumlah anggarannya termasuk DAK menjadi sebesar Rp65,445 miliar.
RSUD Raden Mattaher mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp18,207 miliar dan penambahan dana DAK sebesar Rp247,21 miliar.
"RSJ Jambi juga ada penambahan dana DAK sebesarRp 4,43 miliar sehingga total anggaran menjadi Rp 54,389 milia," katanya.
Perubahan lainnya terjadi di dinas PU, penambahan DAK sebesar Rp21,68 miliar, sehingga total anggaran menjadi Rp881,69 miliar.
"BLH juga bertambah Rp4 miliar untuk alat pemantau ISPU sehingga total anggaran menjadi Rp11,514 miliar," sebutnya
Dinas pertanian tanaman pangan dana DAK juga bertambah sebesar Rp838 juta sehingga total Rp31,012 miliar. BPBD bertambah Rp2 miliar untuk penanganan kondisi darurat bencana Rp8,368 miliar. Dispora bertambah Rp1,4 miliar sehingga menjadi Rp23,401 miliar. Dinas perkebunan bertambah dana DAK Rp848 juta, total jadi Rp31,012 miliar.
Sedangkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat, pada dasarnya menyambut baik adanya perubahan tersebut, yang semula ditargetkan menurun berubah target menjadi lebih optimistis, yaitu naik sebesar Rp169.649.717.400 atau setara dengan 5,19 persen. Sehingga target pendapatan daerah menjadi Rp3.439.710.431.036, artinya menunjukan motivasi positif.
Kusnindar, dari fraksi Restorasi Nurani berharap target pendapatan daerah tersebut perlu ditingkatkan lagi dengan memperjuangkan peningkatan dana Alokasi Khusus, guna mengatasi kebutuhan dana untuk rehabilitasi paska bencana kabut asap.
"Maka dari itu, setiap rupiah yang dikeluarkan harus sesuai, jelas dan benar serta hasil kerja dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.
Sementara Fraksi Partai Bintang Keadilan berpendapat, fakta dilapangan betapa sangat mengkhawatirkan kondisi ekonomi masyarakat. Rendahnya harga karet dan menurunya harga TBS sawit, berdampak pada lesunya perekonomian sektor UKM.
"Kami berharap pemerintah merenspon kondisi ini dan segera mengambil langkah-langkah taktis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat," katanya. (Ant/adv)
Editor : Dodi Saputra
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015