Kualatungkal (ANTARA Jambi)- Seratusan warga dari enam desa di Kecamatan Tungkal Ulu, Kamis, mendatangi kantor Bupati dan DPRD Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) meminta pemerintah, khususnya legislatif untuk menampung aspirasi meraka.
Aksi unjuk rasa seratusan warga di kantor bupati dan gedung DPRD Tanjabbar itu didampingi Laskar Melayu Jambi.
Seratusan warga yang terdiri dari ibu-ibu, anak kecil dan laki-laki dewasa dari enam desa yakni Kelurahan Pelabuhan Dagang, desa Taman Rajo, Tembesu, Tanjung Bojo, Kuala Dasal dan Desa Gemuruh.
Setelah hampir satu jam melakukan orasi di Kantor DPRD Tanjabbar Massa diterima oleh Ketua Komisi II Dedi Hadi, didampingi anggota dewan lainnya, Alamsyah dan Ambo Angka.
"Diduga menerima upeti dari pihak perusahaan, aparat pemerintahan dan penegak hukum tidak menjalankan fungsinya," kata Helius selaku koordinator orasi.
Menurut dia, sebelum ada limbah, masyarakat yang mengambil ikan di sungai mendapatkan penghasilan Rp 200 ribu per hari, namun sekarang merosot sekitar Rp 50 ribu.
Dia mengatakan, seharusnya kementerian lingkungan hidup menghentikan aktivitas perusahaan, kalau perlu menutup perusahaan yang mencemari sungai.
Warga lainnya, Hamdiah mengatakan, sudah 9 bulan permasalahan ini tidak tuntas.bahkan mereka telah 5 kali ke Jakarta belum juga ada titik terang.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016
Aksi unjuk rasa seratusan warga di kantor bupati dan gedung DPRD Tanjabbar itu didampingi Laskar Melayu Jambi.
Seratusan warga yang terdiri dari ibu-ibu, anak kecil dan laki-laki dewasa dari enam desa yakni Kelurahan Pelabuhan Dagang, desa Taman Rajo, Tembesu, Tanjung Bojo, Kuala Dasal dan Desa Gemuruh.
Setelah hampir satu jam melakukan orasi di Kantor DPRD Tanjabbar Massa diterima oleh Ketua Komisi II Dedi Hadi, didampingi anggota dewan lainnya, Alamsyah dan Ambo Angka.
"Diduga menerima upeti dari pihak perusahaan, aparat pemerintahan dan penegak hukum tidak menjalankan fungsinya," kata Helius selaku koordinator orasi.
Menurut dia, sebelum ada limbah, masyarakat yang mengambil ikan di sungai mendapatkan penghasilan Rp 200 ribu per hari, namun sekarang merosot sekitar Rp 50 ribu.
Dia mengatakan, seharusnya kementerian lingkungan hidup menghentikan aktivitas perusahaan, kalau perlu menutup perusahaan yang mencemari sungai.
Warga lainnya, Hamdiah mengatakan, sudah 9 bulan permasalahan ini tidak tuntas.bahkan mereka telah 5 kali ke Jakarta belum juga ada titik terang.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016