Jambi (ANTARA Jambi)- Gubernur Jambi Zola mengupayakan dan berharap keuangan provinsi yang dipimpinnya itu, tetap stabil jika terjadi tunda salur Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat untuk wilayahnya.
"Kita berharap agar anggaran Pemprov Jambi lebih stabil, termasuk apabila terjadi kondisi defisit dan tunda salur DAU tersebut," katanya di Jambi Minggu.
Zola mengaku telah melakukan konsultasi dengan kementerian terkait, dari konsultasi tersebut dinyatakan bahwa ke depan kecenderungan defisit anggaran dan tunda salur DAU masih mungkin terjadi.
Selain itu, Zola setuju dengan masukan DPRD saat membahas KUA-PPAS Pemprov Jambi 2017, dimana DPRD minta kebijakan-kebijakan anggaran yang diambil harus memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat saat ini. Seperti harga karet dan sawit yang rendah.
"Kami juga terus mengupayakan solusi agar harga karet dan sawit petani Jambi bisa membaik," katanya.
Zola juga mengingatkan seluruh kepala SKPD lingkup Pemprov Jambi agar bekerja secara profesional dan memanfaatkan alokasi anggaran yang tersedia guna mencapai target-target kinerja yang telah direncanakan.
"SKPD juga harus memperhatikan saran, masukan, dan kritikan DPRD untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan APBD Tahun 2017," katanya menjelaskan.
Menurut dia, kritik, saran, pendapat dan masukan DPRD dalam membahas KUA-PPAS yang bersifat konstruktif bertujuan agar program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat direalisasikan sesuai dengan target, sasaran, indikator dan ketepatan waktu pelaksanaannya.
Zola mengungkapkan, ada 5.000 lebih guru SMA dan SMK yang non PNS se-Provinsi Jambi yang gajinya akan dibayar oleh Pemprov karena beralihnya keuangan dari kabupaten/kota ke provinsi. Untuk pembayaran gaji guru itu setidaknya Pemprov Jambi menyediakan dana sekitar Rp98 miliar per tahun.
Sebab itu Pemprov Jambi dan DPRD harus mempertimbangkan kondisi terburuknya, yakni jika pemerintah pusat tidak bisa membantu pendanaan gaji bagi para honorer yang sudah menjadi tanggung jawab Pemprov itu.
"Jika pembayaran fokus dari APBD 2017 mendatang, maka Pemprov Jambi dan DPRD harus mencarikan solusinya, sebagai upaya memberikan prhatian pada guru honorer tersebut," ujar dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016
"Kita berharap agar anggaran Pemprov Jambi lebih stabil, termasuk apabila terjadi kondisi defisit dan tunda salur DAU tersebut," katanya di Jambi Minggu.
Zola mengaku telah melakukan konsultasi dengan kementerian terkait, dari konsultasi tersebut dinyatakan bahwa ke depan kecenderungan defisit anggaran dan tunda salur DAU masih mungkin terjadi.
Selain itu, Zola setuju dengan masukan DPRD saat membahas KUA-PPAS Pemprov Jambi 2017, dimana DPRD minta kebijakan-kebijakan anggaran yang diambil harus memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat saat ini. Seperti harga karet dan sawit yang rendah.
"Kami juga terus mengupayakan solusi agar harga karet dan sawit petani Jambi bisa membaik," katanya.
Zola juga mengingatkan seluruh kepala SKPD lingkup Pemprov Jambi agar bekerja secara profesional dan memanfaatkan alokasi anggaran yang tersedia guna mencapai target-target kinerja yang telah direncanakan.
"SKPD juga harus memperhatikan saran, masukan, dan kritikan DPRD untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan APBD Tahun 2017," katanya menjelaskan.
Menurut dia, kritik, saran, pendapat dan masukan DPRD dalam membahas KUA-PPAS yang bersifat konstruktif bertujuan agar program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat direalisasikan sesuai dengan target, sasaran, indikator dan ketepatan waktu pelaksanaannya.
Zola mengungkapkan, ada 5.000 lebih guru SMA dan SMK yang non PNS se-Provinsi Jambi yang gajinya akan dibayar oleh Pemprov karena beralihnya keuangan dari kabupaten/kota ke provinsi. Untuk pembayaran gaji guru itu setidaknya Pemprov Jambi menyediakan dana sekitar Rp98 miliar per tahun.
Sebab itu Pemprov Jambi dan DPRD harus mempertimbangkan kondisi terburuknya, yakni jika pemerintah pusat tidak bisa membantu pendanaan gaji bagi para honorer yang sudah menjadi tanggung jawab Pemprov itu.
"Jika pembayaran fokus dari APBD 2017 mendatang, maka Pemprov Jambi dan DPRD harus mencarikan solusinya, sebagai upaya memberikan prhatian pada guru honorer tersebut," ujar dia.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016