Jambi,Antarajambi.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahap II di Jambi yang akan digelar 15 Februari 2017 mendatang diikuti tiga kabupaten, yakni Muarojambi, Tebo dan Sarolangun.
Semua pihak berharap pesta demokrasi tahun ini bisa mengulang sukses Pilkada serentak tahap I Desember 2015 lalu. Dimana Jambi juga menggelar Pilgub, satu pemilihan walikota/wakil walikota dan empat daerah memilih bupati/wakil bupati.
Untuk Pilkada serentak 2017 ini, di Kabupaten Muarojambi diikuti empat pasangan calon (paslon), satu paslon diantaranya dari jalur independen.
Empat paslon itu yakni Abun Yani -Suhariyanto nomor urut 1 (paslon jalur perseorangan), Agustian Mahir-Suswiyanto (2), Masnah Busro-Bambang Bayu Suseno dan Ivan Wirata-Dodi Sularso (4).
Di Kabupaten Tebo diikuti dua paslon, yakni Hamdi-Harmain (1) dan Sukandar-Syahlan (2). Sementara di Kabupaten Sarolangun juga diikuti dua paslon yakni Madel-Musharsyah (1) dan Cek Endra-Hilallatil Badri (2).
Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli usai memimpin rapat persiapan pelaksanaan Pilkada serentak belum lama ini mengatakan, berdasarkan pemaparan dari masing-masing bupati dan Forkompimda tiga daerah itu saat ini kondisi tahapan Pilkada masih dalam keadaan kondusif.
"Berdasarkan hasil rapat bersama tiga bupati dan penyelenggara pemilu kondisi secara umum kondusif, namun ada beberapa pelanggaran temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan sudah ditindak," kata Zola.
Gubernur mengapresiasi setiap tahapan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan juga unsur Forkompida terutama TNI/POLRI yang telah mempersiapkan tahap-tahap pengamanan Pilkada.
"Pemerintah dari tiga kabupaten ini telah mempersiapkan tahapan-tahapan dengan sangat baik, TNI/POLRI telah mengatur bagaimana sistem pengamanan, terutama di daerah yang rawan konflik, Pemda juga bersama KPU telah memikirkan segala upaya bagaimana penyebaran logistik dan segala antisipasinya, Pilkada tahun 2017 ini diharapkan berjalan sukses," katanya menjelaskan.
Gubernur juga minta Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya untuk tidak terlibat politik praktis dalam Pilkada serentak tahap dua yang digelar 15 Februari 2017 itu.
"Pada dasarnya kita sudah tahu ASN tidak boleh terlibat, saya tidak mungkin mengajarkan ikan berenang. Sudah bertahun-tahun kita melakukan itu, untuk itu ya jangan terlibat politik," ujarnya.
Dikatakannya, hingga saat ini ada satu orang ASN yang terlibat politik dan itu sedang ditindaklanjuti. Dia menegaskan bahwa ASN yang melanggar akan ditindak tegas.
"Dalam rapat persiapan Pilkada juga dibahas bagaimana ASN yang terlibat politik langsung maupun tidak langsung, yang tidak langsung seperti ikut terlibat di media sosial dan menyebarkan `blcak campaign`, saya menyarankan dijerat dengan undang-undang ITE," katanya menjelaskan.
Zola berharap tahapan-tahapan Pilkada di tiga wilayah itu berjalan dengan baik hingga ditetapkannya kepala daerah terpilih. Semua pihak diharapkan saling menjaga atau tidak perlu melakukan kampanye hitam atau provokasi.
Sebagai calon pemimpin menurutnya harus mendidik dan dapat mencerdaskan masyarakat, bukan membodohi dengan kampanye hitam.
"Kepada semua calon diharapkan bisa menjaga tim suksesnya masing-masing dan fokus dengan program sendiri. Biarlah masyarakat yang akan memilih sendiri," katanya menambahkan.
Dalam rapat persiapan Pilkada serentak tersebut, Penjabat Bupati Tebo Agus Sunaryo menyampaikan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan bupati/wakil bupati Tebo sebanyak 220.242 pemilih.
Terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 112.137 orang dan pemilih perempuan 108.105 orang. Sedangkan jumlah desa sebanyak 112 dengan jumlah TPS sebanyak 669.
Penjabat Bupati Muarojambi Kailani menyampaikan bahwa DPT di kabupaten itu sebanyak 266.532 pemilih terbagi di 11 kecamatan.
Sementara Penjabat Bupati Sarolangun Arif Munandar menyatakan bahwa DPT di kabupaten itu sebanyak 190.940 pemilih tersebar di 10 kecamatan dengan jumlah TPS sebanyak 586.
Pelanggaran mulai meningkat
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Asnawi mengatakan pihaknya siap melakukan proses pengawasan pemilu 2017 di tiga kabupaten tersebut.
Dimana Bawaslu katanya sudah membentuk pengawas sampai ke TPS dan sudah melakukan bimbingan teknis dan rakor yang dipadukan dengan KPU.
Namun mendekati hari H, kata Asnawi pelanggaran pemilu kerap terjadi, terutama keterlibatan ASN dalam berpolitik.
Selama tahun 2016 katanya, 67 laporan pelanggaran masuk ke Bawaslu. Terdiri dari 10 laporan kasus dugaan pidana, 46 kasus administrasi, tiga kasus kode etik dan delapan kasus pelanggaran lain.
Laporan paling banyak masuk dari Kabupaten Muarojambi yakni ada 33 temuan, dari Kabupaten Sarolangun 28 temuan dan dari Kabupaten Tebo lima laporan.
Dan dari 10 laporan dugaan pelanggaran pidana hingga saat ini belum ada satupun yang ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tiap kabupaten.
"Laporan dugaan pidana itu tetap akan dibahas bersama Penegak Hukum Terpadu tapi tidak diteruskan karena unsurnya tak terpenuhi. Untuk pelanggaran 2017 belum dihitung," kata Asnawai.
Asnawi mengatakan Bawaslu akan memperketat pengawasan. Apalagi potensi money politic menjelang hari H dipastikan masih ada begitu juga dengan upaya `black campaign`.
"Semua kita awasi, dari pengawasan pasangan calon maupun tim," tegasnya.
Partisipasi Pemilih 75 persen
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi menargetkan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2017 di tiga kabupaten di provinsi itu minimal 75 persen.
"Untuk Pilkada 2017 mendatang, KPU provinsi dan KPUD tiga kabupaten meningkatkan jumlah minimal partisipasi pemilih dari Pilkada sebelumnya," kata Komisioner KPU Provinsi Jambi Desi Ariyanto.
Dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih dan mengurangi angka golput, KPU terus melakukan beberapa pendekatan dengan masyarakat, sehingga masyarakat tahu dan memahami partisipasi dalam memilih.
"Kita berupaya melakukan pendekatan sosialisasi. Baik mengunakan alat peraga maupun sosialisasi langsung ditengah masyarakat," kata Desi.
Selain itu, pihaknya juga mengagas kegiatan Pemilu dengan kegiatan yang dikelola lembaga masyarakat agar masyarakat dalam menerima informasi tidak merasa asing. KPU juga menggandeng lembaga yang dikelola kampus untuk menggalang partisipasi pemilih.
"Kita juga libatkan kampus, sebagai lembaga pendidikan tertinggi juga harus ikut berpartisipasi," ujarnya.
Tidak hanya itu, KPU juga menggandeng lembaga tingkat provinsi yang sebelumnya sudah terbentuk dalam komunitas yang peduli pemilu dan demokrasi.
"Tak lupa pula melibatkan Ormas, OKP, lembaga adat dan tokoh masyarakat serta tokoh agama," ujarnya.
Semuanya ini katanya sangat membantu, karena pada dasarnya mempunyai peranan penting dalam kalangannya sehingga bisa meningkatkan partisipasi pemilih nantinya.
Desi mengungkapkan, KPU juga membagi pemilih dalam beberapa segmen partisipasi pemilih. Mulai dari pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih disabilitas dan pemilih marjinal (pinggiran).
"Kita data semua segmen ini, sehingga memudahkan kita saat Pilkada nanti," katanya menambahkan.
Sementara tahapan pemilu 2017 tiga kabupaten di Jambi saat ini yakni penyortiran surat suara. Dimana surat suara sudah tiba di KPUD kabupaten masing-masing.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017
Semua pihak berharap pesta demokrasi tahun ini bisa mengulang sukses Pilkada serentak tahap I Desember 2015 lalu. Dimana Jambi juga menggelar Pilgub, satu pemilihan walikota/wakil walikota dan empat daerah memilih bupati/wakil bupati.
Untuk Pilkada serentak 2017 ini, di Kabupaten Muarojambi diikuti empat pasangan calon (paslon), satu paslon diantaranya dari jalur independen.
Empat paslon itu yakni Abun Yani -Suhariyanto nomor urut 1 (paslon jalur perseorangan), Agustian Mahir-Suswiyanto (2), Masnah Busro-Bambang Bayu Suseno dan Ivan Wirata-Dodi Sularso (4).
Di Kabupaten Tebo diikuti dua paslon, yakni Hamdi-Harmain (1) dan Sukandar-Syahlan (2). Sementara di Kabupaten Sarolangun juga diikuti dua paslon yakni Madel-Musharsyah (1) dan Cek Endra-Hilallatil Badri (2).
Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli usai memimpin rapat persiapan pelaksanaan Pilkada serentak belum lama ini mengatakan, berdasarkan pemaparan dari masing-masing bupati dan Forkompimda tiga daerah itu saat ini kondisi tahapan Pilkada masih dalam keadaan kondusif.
"Berdasarkan hasil rapat bersama tiga bupati dan penyelenggara pemilu kondisi secara umum kondusif, namun ada beberapa pelanggaran temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan sudah ditindak," kata Zola.
Gubernur mengapresiasi setiap tahapan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan juga unsur Forkompida terutama TNI/POLRI yang telah mempersiapkan tahap-tahap pengamanan Pilkada.
"Pemerintah dari tiga kabupaten ini telah mempersiapkan tahapan-tahapan dengan sangat baik, TNI/POLRI telah mengatur bagaimana sistem pengamanan, terutama di daerah yang rawan konflik, Pemda juga bersama KPU telah memikirkan segala upaya bagaimana penyebaran logistik dan segala antisipasinya, Pilkada tahun 2017 ini diharapkan berjalan sukses," katanya menjelaskan.
Gubernur juga minta Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya untuk tidak terlibat politik praktis dalam Pilkada serentak tahap dua yang digelar 15 Februari 2017 itu.
"Pada dasarnya kita sudah tahu ASN tidak boleh terlibat, saya tidak mungkin mengajarkan ikan berenang. Sudah bertahun-tahun kita melakukan itu, untuk itu ya jangan terlibat politik," ujarnya.
Dikatakannya, hingga saat ini ada satu orang ASN yang terlibat politik dan itu sedang ditindaklanjuti. Dia menegaskan bahwa ASN yang melanggar akan ditindak tegas.
"Dalam rapat persiapan Pilkada juga dibahas bagaimana ASN yang terlibat politik langsung maupun tidak langsung, yang tidak langsung seperti ikut terlibat di media sosial dan menyebarkan `blcak campaign`, saya menyarankan dijerat dengan undang-undang ITE," katanya menjelaskan.
Zola berharap tahapan-tahapan Pilkada di tiga wilayah itu berjalan dengan baik hingga ditetapkannya kepala daerah terpilih. Semua pihak diharapkan saling menjaga atau tidak perlu melakukan kampanye hitam atau provokasi.
Sebagai calon pemimpin menurutnya harus mendidik dan dapat mencerdaskan masyarakat, bukan membodohi dengan kampanye hitam.
"Kepada semua calon diharapkan bisa menjaga tim suksesnya masing-masing dan fokus dengan program sendiri. Biarlah masyarakat yang akan memilih sendiri," katanya menambahkan.
Dalam rapat persiapan Pilkada serentak tersebut, Penjabat Bupati Tebo Agus Sunaryo menyampaikan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan bupati/wakil bupati Tebo sebanyak 220.242 pemilih.
Terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 112.137 orang dan pemilih perempuan 108.105 orang. Sedangkan jumlah desa sebanyak 112 dengan jumlah TPS sebanyak 669.
Penjabat Bupati Muarojambi Kailani menyampaikan bahwa DPT di kabupaten itu sebanyak 266.532 pemilih terbagi di 11 kecamatan.
Sementara Penjabat Bupati Sarolangun Arif Munandar menyatakan bahwa DPT di kabupaten itu sebanyak 190.940 pemilih tersebar di 10 kecamatan dengan jumlah TPS sebanyak 586.
Pelanggaran mulai meningkat
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Asnawi mengatakan pihaknya siap melakukan proses pengawasan pemilu 2017 di tiga kabupaten tersebut.
Dimana Bawaslu katanya sudah membentuk pengawas sampai ke TPS dan sudah melakukan bimbingan teknis dan rakor yang dipadukan dengan KPU.
Namun mendekati hari H, kata Asnawi pelanggaran pemilu kerap terjadi, terutama keterlibatan ASN dalam berpolitik.
Selama tahun 2016 katanya, 67 laporan pelanggaran masuk ke Bawaslu. Terdiri dari 10 laporan kasus dugaan pidana, 46 kasus administrasi, tiga kasus kode etik dan delapan kasus pelanggaran lain.
Laporan paling banyak masuk dari Kabupaten Muarojambi yakni ada 33 temuan, dari Kabupaten Sarolangun 28 temuan dan dari Kabupaten Tebo lima laporan.
Dan dari 10 laporan dugaan pelanggaran pidana hingga saat ini belum ada satupun yang ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tiap kabupaten.
"Laporan dugaan pidana itu tetap akan dibahas bersama Penegak Hukum Terpadu tapi tidak diteruskan karena unsurnya tak terpenuhi. Untuk pelanggaran 2017 belum dihitung," kata Asnawai.
Asnawi mengatakan Bawaslu akan memperketat pengawasan. Apalagi potensi money politic menjelang hari H dipastikan masih ada begitu juga dengan upaya `black campaign`.
"Semua kita awasi, dari pengawasan pasangan calon maupun tim," tegasnya.
Partisipasi Pemilih 75 persen
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi menargetkan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2017 di tiga kabupaten di provinsi itu minimal 75 persen.
"Untuk Pilkada 2017 mendatang, KPU provinsi dan KPUD tiga kabupaten meningkatkan jumlah minimal partisipasi pemilih dari Pilkada sebelumnya," kata Komisioner KPU Provinsi Jambi Desi Ariyanto.
Dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih dan mengurangi angka golput, KPU terus melakukan beberapa pendekatan dengan masyarakat, sehingga masyarakat tahu dan memahami partisipasi dalam memilih.
"Kita berupaya melakukan pendekatan sosialisasi. Baik mengunakan alat peraga maupun sosialisasi langsung ditengah masyarakat," kata Desi.
Selain itu, pihaknya juga mengagas kegiatan Pemilu dengan kegiatan yang dikelola lembaga masyarakat agar masyarakat dalam menerima informasi tidak merasa asing. KPU juga menggandeng lembaga yang dikelola kampus untuk menggalang partisipasi pemilih.
"Kita juga libatkan kampus, sebagai lembaga pendidikan tertinggi juga harus ikut berpartisipasi," ujarnya.
Tidak hanya itu, KPU juga menggandeng lembaga tingkat provinsi yang sebelumnya sudah terbentuk dalam komunitas yang peduli pemilu dan demokrasi.
"Tak lupa pula melibatkan Ormas, OKP, lembaga adat dan tokoh masyarakat serta tokoh agama," ujarnya.
Semuanya ini katanya sangat membantu, karena pada dasarnya mempunyai peranan penting dalam kalangannya sehingga bisa meningkatkan partisipasi pemilih nantinya.
Desi mengungkapkan, KPU juga membagi pemilih dalam beberapa segmen partisipasi pemilih. Mulai dari pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih disabilitas dan pemilih marjinal (pinggiran).
"Kita data semua segmen ini, sehingga memudahkan kita saat Pilkada nanti," katanya menambahkan.
Sementara tahapan pemilu 2017 tiga kabupaten di Jambi saat ini yakni penyortiran surat suara. Dimana surat suara sudah tiba di KPUD kabupaten masing-masing.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017