Jambi, Antaranews Jambi.com – Pemerintah Kabupaten Batanghari mengusulkan kuota gas elpiji tiga kilogram sebanyak 2,5 juta tabung atau ekuivalen dengan 7.466,98 metrik ton yang di peruntukan untuk masyarakat miskin dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah itu.
"Kuota yang kita ajukan pada tahun ini sedikit lebih banyak jika dibandingkan dengan kuota tahun lalu," kata Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Batanghari Syaiful di Muarabulian, Selasa.
Pada tahun 2017, daerah itu mendapat kuota gas elpiji tiga kilogram sebanyak 2,45 juta tabung dalam satu tahun atau ekuivalen dengan 7.374 metrik ton.
Syaiful mengatakan usulan kuota tabung gas tersebut akan di usulkan kepada Pemerintah Provinsi Jambi. Dirinya berharap Pemerintah Provinsi Jambi dapat memenuhi kuota yang di usulkan tersebut. Mengingat saat ini pertumbuhan UMKM di daerah itu semakin meningkat.
Sementara itu, terkait pengawasannya Syaiful menjelaskan pihaknya akan lebih memperketat pengawasan peredaran gas elpiji tiga kilogram tersebut melalui tim pengawasan barang dana jasa serta melalaui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
"Kita tidak ingin kejadian tahun lalau kembali terulang, sehingga pengawasannya akan kita perketat dari tahun sebelumnya," katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018
"Kuota yang kita ajukan pada tahun ini sedikit lebih banyak jika dibandingkan dengan kuota tahun lalu," kata Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Batanghari Syaiful di Muarabulian, Selasa.
Pada tahun 2017, daerah itu mendapat kuota gas elpiji tiga kilogram sebanyak 2,45 juta tabung dalam satu tahun atau ekuivalen dengan 7.374 metrik ton.
Syaiful mengatakan usulan kuota tabung gas tersebut akan di usulkan kepada Pemerintah Provinsi Jambi. Dirinya berharap Pemerintah Provinsi Jambi dapat memenuhi kuota yang di usulkan tersebut. Mengingat saat ini pertumbuhan UMKM di daerah itu semakin meningkat.
Sementara itu, terkait pengawasannya Syaiful menjelaskan pihaknya akan lebih memperketat pengawasan peredaran gas elpiji tiga kilogram tersebut melalui tim pengawasan barang dana jasa serta melalaui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
"Kita tidak ingin kejadian tahun lalau kembali terulang, sehingga pengawasannya akan kita perketat dari tahun sebelumnya," katanya menambahkan.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018