Jakarta (Antaranews Jambi) - Pemerintah dan DPR RI sepakat bekerja sama untuk mempersiapkan layanan yang terbaik bagi calon jamaah haji Indonesia dengan meningkatkan kualitas layanan dari tahun sebelumnya.
"DPR sangat mengapresiasi peran koordinasi yang dilaksanakan Menko PMK untuk memastikan pelayanan kepada calon haji Indonesia berjalan baik. Baru kali ini dalam sejarah dilaksanakan pertemuan koordinasi lengkap melibatkan unsur pemerintah dan DPR. Ini hal monumental," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasapong dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, saat berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama di Madinah.
Ia mengatakan beberapa hal yang disoroti DPR untuk terus dipantau dan dilakukan perbaikan ke depan, antara lain terkait dengan urusan pelayanan kesehatan, pemondokan yang diharapkan secara berkelanjutan tetap berada di sekitar Markaziah.
Selain itu, pemanfaatan GPS untuk meminimalkan jamaah haji yang tersesat, fasilitas AC di tenda saat wukuf di Arafah mengingat musim haji 2018 cuaca diperkirakan panas, dan saat di Mina agar calon haji Indonesia diatur lebih baik serta tidak melebihi kapasitas.
Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin menjelaskan bahwa penggunaan pendingin ruangan saat wukuf terkendala keterbatasan pasokan listrik dan akan disiasati penggunaan kipas angin dengan percikan air.
Menteri Agama mengapresiasi Komisi VII DPR yang telah memberikan persetujuan BPIH lebih awal sehingga Kementerian Agama memiliki cukup waktu untuk mengatur persiapan penyelenggaraan ibadah haji.
Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyampaikan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan Kementerian Agama, utamanya dalam peningkatan layanan kesehatan dan mewaspadai cuaca panas yang dapat mengakibatkan "heat stroke" pada jamaah.
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan haji tersebut merupakan rapat koordinasi kedua kali yang diadakan pemerintah Indonesia di Arab Saudi. Penyelenggaraan haji tahun lalu menunjukan hasil positif ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan pelayanan haji.
Menko PMK Puan Maharani mengapresiasi berbagai masukan Komisi VII DPR RI dan menyampaikan bahwa pemerintah dan DPR harus memastikan pelaksanaan haji makin baik tahun ke tahun.
Puan mengapresiasi seluruh pihak yang secara bergotong royong menyiapkan pelaksanaan ibadah haji 2018.
Menko Puan mengajak seluruh pihak berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya para calon jamaah haji Indonesia.
"Mari kita bergotong royong memberikan pelayanan terbaik kepada para calon jamaah haji. Tunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk melayani, sekaligus kita tingkatkan capaian indeks kepuasan jamaah haji yang selama tiga tahun terakhir terus meningkat," kata Puan. ***
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018
"DPR sangat mengapresiasi peran koordinasi yang dilaksanakan Menko PMK untuk memastikan pelayanan kepada calon haji Indonesia berjalan baik. Baru kali ini dalam sejarah dilaksanakan pertemuan koordinasi lengkap melibatkan unsur pemerintah dan DPR. Ini hal monumental," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasapong dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, saat berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama di Madinah.
Ia mengatakan beberapa hal yang disoroti DPR untuk terus dipantau dan dilakukan perbaikan ke depan, antara lain terkait dengan urusan pelayanan kesehatan, pemondokan yang diharapkan secara berkelanjutan tetap berada di sekitar Markaziah.
Selain itu, pemanfaatan GPS untuk meminimalkan jamaah haji yang tersesat, fasilitas AC di tenda saat wukuf di Arafah mengingat musim haji 2018 cuaca diperkirakan panas, dan saat di Mina agar calon haji Indonesia diatur lebih baik serta tidak melebihi kapasitas.
Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin menjelaskan bahwa penggunaan pendingin ruangan saat wukuf terkendala keterbatasan pasokan listrik dan akan disiasati penggunaan kipas angin dengan percikan air.
Menteri Agama mengapresiasi Komisi VII DPR yang telah memberikan persetujuan BPIH lebih awal sehingga Kementerian Agama memiliki cukup waktu untuk mengatur persiapan penyelenggaraan ibadah haji.
Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyampaikan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan Kementerian Agama, utamanya dalam peningkatan layanan kesehatan dan mewaspadai cuaca panas yang dapat mengakibatkan "heat stroke" pada jamaah.
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan haji tersebut merupakan rapat koordinasi kedua kali yang diadakan pemerintah Indonesia di Arab Saudi. Penyelenggaraan haji tahun lalu menunjukan hasil positif ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan pelayanan haji.
Menko PMK Puan Maharani mengapresiasi berbagai masukan Komisi VII DPR RI dan menyampaikan bahwa pemerintah dan DPR harus memastikan pelaksanaan haji makin baik tahun ke tahun.
Puan mengapresiasi seluruh pihak yang secara bergotong royong menyiapkan pelaksanaan ibadah haji 2018.
Menko Puan mengajak seluruh pihak berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya para calon jamaah haji Indonesia.
"Mari kita bergotong royong memberikan pelayanan terbaik kepada para calon jamaah haji. Tunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk melayani, sekaligus kita tingkatkan capaian indeks kepuasan jamaah haji yang selama tiga tahun terakhir terus meningkat," kata Puan. ***
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018