Jambi, (Antaranews Jambi) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi mencatat angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jambi pada 2017 mencapai 74,12 atau dalam kategori sedang.
"Angka itu mengalami kenaikan dibandingkan dengan IDI 2016 yang capaiannya sebesar 68,89 dimana perubahan angka tersebut menunjukkan tingkat demokrasi Jambi masih termasuk dalam kategori sedang," kata Kepala BPS Jambi, Dadang Hardiawan, di Jambi Sabtu.
Capaian IDI Jambi mulai dari 2009 hingga 2017 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung pada 2009 capaian IDI hanya sebesar 71,00. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen terendahnya pada tahun 2013 sebesar 64,41 dan kembali berfluktuasi serta pada akhirnya mengalami perubahan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 74,12.
Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Provinsi Jambi. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi.
IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidend based) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.
Angka IDI 2017 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 86,81; aspek hak hak politik yang bernilai 62,08 dan aspek lembaga demokrasi yang bernilai 77,27.
Untuk Indonesia, terdapat empat provinsi yang IDI nya berkategori baik. Posisi pertama ditempati oleh DKI Jakarta naik dari 70,85 pada 2016 menjadi 84,73 pada 2017. Dua provinsi lainnya yakni DI Yogyakarta yang turun dari 85,58 pada 2016 menjadi 83,61 pada 2017, Kalimantan Utara yang naik dari 76,98 pada 2016 menjadi 81,06 pada 2017 dan Kepulauan Bangka Belitung dari 83,00 turun menjadi 80,11 pada 2017.
Dadang mengatakan, sedangkan sebanyak 30 provinsi lainnya berada dalam kategori sedang dan hal ini mengindikasikan kinerja demokrasi yang cukup merata di hampir seluruh wilayah Indonesia, meskipun demikian dibandingkan tahun 2016 nilai IDI di 16 provinsi mengalami penurunan.
Dadang mengatakan, penurunan IDI terbesar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang turun 6,98 poin dari 82,49 pada 2016 menjadi 75,51 pada 2017. Provinsi lainnya yang juga menurun cukup tajam adalah Provinsi Sumatera Selatan yang turun 6,91 poin dari 80,95 pada 2016 menjadi 74,04 pada 2017.***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018
"Angka itu mengalami kenaikan dibandingkan dengan IDI 2016 yang capaiannya sebesar 68,89 dimana perubahan angka tersebut menunjukkan tingkat demokrasi Jambi masih termasuk dalam kategori sedang," kata Kepala BPS Jambi, Dadang Hardiawan, di Jambi Sabtu.
Capaian IDI Jambi mulai dari 2009 hingga 2017 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung pada 2009 capaian IDI hanya sebesar 71,00. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen terendahnya pada tahun 2013 sebesar 64,41 dan kembali berfluktuasi serta pada akhirnya mengalami perubahan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 74,12.
Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Provinsi Jambi. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi.
IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidend based) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.
Angka IDI 2017 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 86,81; aspek hak hak politik yang bernilai 62,08 dan aspek lembaga demokrasi yang bernilai 77,27.
Untuk Indonesia, terdapat empat provinsi yang IDI nya berkategori baik. Posisi pertama ditempati oleh DKI Jakarta naik dari 70,85 pada 2016 menjadi 84,73 pada 2017. Dua provinsi lainnya yakni DI Yogyakarta yang turun dari 85,58 pada 2016 menjadi 83,61 pada 2017, Kalimantan Utara yang naik dari 76,98 pada 2016 menjadi 81,06 pada 2017 dan Kepulauan Bangka Belitung dari 83,00 turun menjadi 80,11 pada 2017.
Dadang mengatakan, sedangkan sebanyak 30 provinsi lainnya berada dalam kategori sedang dan hal ini mengindikasikan kinerja demokrasi yang cukup merata di hampir seluruh wilayah Indonesia, meskipun demikian dibandingkan tahun 2016 nilai IDI di 16 provinsi mengalami penurunan.
Dadang mengatakan, penurunan IDI terbesar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang turun 6,98 poin dari 82,49 pada 2016 menjadi 75,51 pada 2017. Provinsi lainnya yang juga menurun cukup tajam adalah Provinsi Sumatera Selatan yang turun 6,91 poin dari 80,95 pada 2016 menjadi 74,04 pada 2017.***2***
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018