Jambi (Antaranews Jambi) - Dari deretan penerima SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) dalam skema Perhutanan Sosial yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo di Hutan Pinus, Jambi, Minggu, terdapat tiga kelompok masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) Batin Sembilan.
Mereka adalah kelompok Batin Sembilan yang selama ini hidup di dalam Hutan Harapan, kawasan restorasi ekosistem (RE) yang dikelola oleh PT Restorasi Ekosistem Indonesia (Reki).
Batin Sembilan yang menerima SK tersebut adalah dari Kelompok Tanding, Kelompok Gelinding dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Lamban Jernang/Sungai Kelompang.
Kelompok Tanding terdiri dari 17 anggota, Kelompok Gelinding 10 anggota, KTH Lamban Jernang 23 anggota dan KTH 51 anggota. Keempat kelompok ini menandatangani kemitraan kehutanan dengan PT Restorasi Ekosistem Indonesia pada akhir 2015.
Pada acara penyerahan, terlihat Mang Tanding dengan ikat kepala putih duduk sederet dengan bangku tempat duduk Presiden Jokowi dan pejabat lainnya. Tidak jauh dari Jokowi dan Menteri LHK Siti Nurbaya serta petinggi pemerintahan lainnya, terlihat pula perempuan Batin Sembilan, Bi Teguh, yang tidak lain adalah isteri Mang Rusman, Temenggung Batin Sembilan dari KTH Lamban Jernang.
SK Kulin KK memperkuat kesepakatan Kemitraan Kehutanan masyarakat Batin Sembilan dengan PT Restorasi Ekosistem Indonesia yang ditandatangani pada akhir 2015.
Kelompok Tanding terdiri dari 17 anggota, Kelompok Gelinding 10 anggota, KTH Lamban Jernang 23 anggota dan KTH 51 anggota. Kemitraan Kehutanan adalah salah satu bagian dari skema Perhutanan Sosial yang digalakkan di masa pemerintah Presiden Jokowi.
Namun, bagi Batin Sembilan yang terbiasa dengan pola hidup food gathering ketimbang food producting, perlindungan dan pengakuan saja belum cukup. Karena itu, manajemen Hutan Harapan membantu kelompok kemitraan dalam mengelola lahan hutan melalui pengembangan tanaman kehidupan dan agroforestry. Kepada mereka diajarkan cara bercocok tanam dan mengolah lahan serta diberikan bantuan peralatan dan bibit tanaman.
Pemberdayaan masyarakat pedalaman Batin Sembilan sangat penting mengingat kearifan mereka menjaga hutan, yakni hanya memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK), seperti getah jelutung, getah balam, damar, jernang, madu serta berburu.
Minta Jokowi Tolak Jalan Tambang
Satu hal menarik lainnya dari acara tersebut adalah ketika Presiden Jokowi berkesempatan berdialog dengan Bi Teguh. Momen itu dimanfaatkan Bi Teguh untuk menyerahkan surat Batin Sembilan kepada Jokowi yang isinya adalah permintaan agar pemerintah tidak memberikan izin pembangunan jalan tambang batubara dalam kawasan hutan hunian dan sumber penghidupan mereka.
Diketahui, usulan pembukaan jalan tambang melintasi kawasan Hutan Harapan sepanjang 32 kilometer disampaikan oleh PT Marga Bara Jaya yang berafiliasi dengan PT Triaryani, operator tambang Kelompok Rajawali milik Peter F Sondagh yang memiliki konsesi tambang di Musi Rawas, Sumsel. Jika ada jalan tambang diizinkan, kawasan hutan akan mudah diakses dan dirambah oleh para pendatang.
Dalam kesempatan itu, masyarakat adat Batin Sembilan juga meminta pemerintah membantu melindungi kawasan hutan dari para merambah yang masif. Dalam lima tahun terakhir, aksi perambahan sangat mengkhawatirkan dan masyarakat Batin kewalahan mengusirnya, bahkan sering dengan kekerasan.
“Kami sangat berharap nian kepada Bapak Presiden bisa membantu kami dalam menjaga hutan, karena kalau hanya kami saja sangat berat rasanya. Orang luar (perambah) tersebut sangat banyak, kalau dibiarkan, maka lama-lama kami yang akan mati,” katanya.
Beberapa hari menjelang kunjungan Jokowi ke Jambi untuk menyerahkan SK Kulin KK, yakni Selasa (11/12) pukul 21.00 malam, sekelompok perambah secara brutal menculik staf Hutan Harapan. Insiden ini berkaitan dengan patroli pengamanan oleh Batin Sembilan yang berhasil menangkap seorang perambah bernama Lukman (70). Perambah ini selanjutnya diserahkan ke Polres Batanghari.
Head of Stakeholder Partnership and Land Stabilization Hutan Harapan Adam Aziz menegaskan bahwa manajemen Hutan Harapan berkomitmen penuh mendukung Batin Sembilan menjaga wilayah adat dan area kelola mereka dari tindakan-tindakan ilegal yang selalu mengancam. Namun, katanya, upaya ini harus mendapat dukungan semua pihak.***
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018
Mereka adalah kelompok Batin Sembilan yang selama ini hidup di dalam Hutan Harapan, kawasan restorasi ekosistem (RE) yang dikelola oleh PT Restorasi Ekosistem Indonesia (Reki).
Batin Sembilan yang menerima SK tersebut adalah dari Kelompok Tanding, Kelompok Gelinding dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Lamban Jernang/Sungai Kelompang.
Kelompok Tanding terdiri dari 17 anggota, Kelompok Gelinding 10 anggota, KTH Lamban Jernang 23 anggota dan KTH 51 anggota. Keempat kelompok ini menandatangani kemitraan kehutanan dengan PT Restorasi Ekosistem Indonesia pada akhir 2015.
Pada acara penyerahan, terlihat Mang Tanding dengan ikat kepala putih duduk sederet dengan bangku tempat duduk Presiden Jokowi dan pejabat lainnya. Tidak jauh dari Jokowi dan Menteri LHK Siti Nurbaya serta petinggi pemerintahan lainnya, terlihat pula perempuan Batin Sembilan, Bi Teguh, yang tidak lain adalah isteri Mang Rusman, Temenggung Batin Sembilan dari KTH Lamban Jernang.
SK Kulin KK memperkuat kesepakatan Kemitraan Kehutanan masyarakat Batin Sembilan dengan PT Restorasi Ekosistem Indonesia yang ditandatangani pada akhir 2015.
Kelompok Tanding terdiri dari 17 anggota, Kelompok Gelinding 10 anggota, KTH Lamban Jernang 23 anggota dan KTH 51 anggota. Kemitraan Kehutanan adalah salah satu bagian dari skema Perhutanan Sosial yang digalakkan di masa pemerintah Presiden Jokowi.
Namun, bagi Batin Sembilan yang terbiasa dengan pola hidup food gathering ketimbang food producting, perlindungan dan pengakuan saja belum cukup. Karena itu, manajemen Hutan Harapan membantu kelompok kemitraan dalam mengelola lahan hutan melalui pengembangan tanaman kehidupan dan agroforestry. Kepada mereka diajarkan cara bercocok tanam dan mengolah lahan serta diberikan bantuan peralatan dan bibit tanaman.
Pemberdayaan masyarakat pedalaman Batin Sembilan sangat penting mengingat kearifan mereka menjaga hutan, yakni hanya memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK), seperti getah jelutung, getah balam, damar, jernang, madu serta berburu.
Minta Jokowi Tolak Jalan Tambang
Satu hal menarik lainnya dari acara tersebut adalah ketika Presiden Jokowi berkesempatan berdialog dengan Bi Teguh. Momen itu dimanfaatkan Bi Teguh untuk menyerahkan surat Batin Sembilan kepada Jokowi yang isinya adalah permintaan agar pemerintah tidak memberikan izin pembangunan jalan tambang batubara dalam kawasan hutan hunian dan sumber penghidupan mereka.
Diketahui, usulan pembukaan jalan tambang melintasi kawasan Hutan Harapan sepanjang 32 kilometer disampaikan oleh PT Marga Bara Jaya yang berafiliasi dengan PT Triaryani, operator tambang Kelompok Rajawali milik Peter F Sondagh yang memiliki konsesi tambang di Musi Rawas, Sumsel. Jika ada jalan tambang diizinkan, kawasan hutan akan mudah diakses dan dirambah oleh para pendatang.
Dalam kesempatan itu, masyarakat adat Batin Sembilan juga meminta pemerintah membantu melindungi kawasan hutan dari para merambah yang masif. Dalam lima tahun terakhir, aksi perambahan sangat mengkhawatirkan dan masyarakat Batin kewalahan mengusirnya, bahkan sering dengan kekerasan.
“Kami sangat berharap nian kepada Bapak Presiden bisa membantu kami dalam menjaga hutan, karena kalau hanya kami saja sangat berat rasanya. Orang luar (perambah) tersebut sangat banyak, kalau dibiarkan, maka lama-lama kami yang akan mati,” katanya.
Beberapa hari menjelang kunjungan Jokowi ke Jambi untuk menyerahkan SK Kulin KK, yakni Selasa (11/12) pukul 21.00 malam, sekelompok perambah secara brutal menculik staf Hutan Harapan. Insiden ini berkaitan dengan patroli pengamanan oleh Batin Sembilan yang berhasil menangkap seorang perambah bernama Lukman (70). Perambah ini selanjutnya diserahkan ke Polres Batanghari.
Head of Stakeholder Partnership and Land Stabilization Hutan Harapan Adam Aziz menegaskan bahwa manajemen Hutan Harapan berkomitmen penuh mendukung Batin Sembilan menjaga wilayah adat dan area kelola mereka dari tindakan-tindakan ilegal yang selalu mengancam. Namun, katanya, upaya ini harus mendapat dukungan semua pihak.***
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018