Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menegaskan perlu penguatan infrastruktur penting di pesisir seperti bandara dan pelabuhan untuk menghadapi bencana alam seperti gempa dan tsunami.
"Agenda pemerintah atau Presiden adalah melanjutkan pembagunan infrastruktur dan juga transformasi ekonomi berarti infrastruktur yang berada di sepanjang pantai dan rawan tsunami harus dijaga, harus diperkuat agar tangguh dalam mengantisipasi potensi tsunami, jadi kalau rapuh tentunya cita-cita untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur akan jadi pupus," ujar Kepala BMKG usai membuka workshop di Auditorium BMKG, Jakarta pada Rabu.
Dalam workshop bekerja sama dengan Komisi Oseanografi Antarpemerintah UNESCO itu, BMKG ingin memperkuat upaya operator bandara dan pelabuhan di pesisir dalam menerima dan menindaklanjuti peringatan dini tsunami.
Menurut mantan rektor Universitas Gadjah Mada itu, workshop tersebut akan menjadi ajang berbagi pikiran, saling belajar dari negara-negara yang sudah menyiapkan infrastruktur transportasinya seperti bandara dan pelabuhan untuk tangguh terhadap gempa bumi dan tsunami seperti Jepang.
Hal itu perlu dilakukan karena 59,5 juta km garis pantai Indonesia rawan bencana tsunami yang melingkupi 26 provinsi dan 249 kota. Tidak hanya itu, di titik-titik tersebut juga merupakan jalur tol laut yang penting untuk pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, infrastruktur bandara dan pelabuhan harus mulai dilengkapi dengan mekanisme persiapan menghadapi bencana gempa dan tsunami, seperti yang terjadi dalam pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo.
"Sebelum dibangun itu (bandara di Kulon Progo) sudah ada kajian risiko lebih dulu, pemetaan mikro zonasi untuk mengetahui zona mana yang paling rawan dan yang bisa dimitigasi. Desain terminal dan runway sudah dirancang untuk menghadapi gempa magnitudo 8,8 dan siap menghadapi tsunami dengan ketinggian 10-15 meter," ujar Dwikorita.
Untuk bandara yang sudah dibangun sebelumnya dan berada di pesisir maka akan diperkuat dengan sistem untuk mengantisipasi bencana tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019
"Agenda pemerintah atau Presiden adalah melanjutkan pembagunan infrastruktur dan juga transformasi ekonomi berarti infrastruktur yang berada di sepanjang pantai dan rawan tsunami harus dijaga, harus diperkuat agar tangguh dalam mengantisipasi potensi tsunami, jadi kalau rapuh tentunya cita-cita untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur akan jadi pupus," ujar Kepala BMKG usai membuka workshop di Auditorium BMKG, Jakarta pada Rabu.
Dalam workshop bekerja sama dengan Komisi Oseanografi Antarpemerintah UNESCO itu, BMKG ingin memperkuat upaya operator bandara dan pelabuhan di pesisir dalam menerima dan menindaklanjuti peringatan dini tsunami.
Menurut mantan rektor Universitas Gadjah Mada itu, workshop tersebut akan menjadi ajang berbagi pikiran, saling belajar dari negara-negara yang sudah menyiapkan infrastruktur transportasinya seperti bandara dan pelabuhan untuk tangguh terhadap gempa bumi dan tsunami seperti Jepang.
Hal itu perlu dilakukan karena 59,5 juta km garis pantai Indonesia rawan bencana tsunami yang melingkupi 26 provinsi dan 249 kota. Tidak hanya itu, di titik-titik tersebut juga merupakan jalur tol laut yang penting untuk pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, infrastruktur bandara dan pelabuhan harus mulai dilengkapi dengan mekanisme persiapan menghadapi bencana gempa dan tsunami, seperti yang terjadi dalam pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo.
"Sebelum dibangun itu (bandara di Kulon Progo) sudah ada kajian risiko lebih dulu, pemetaan mikro zonasi untuk mengetahui zona mana yang paling rawan dan yang bisa dimitigasi. Desain terminal dan runway sudah dirancang untuk menghadapi gempa magnitudo 8,8 dan siap menghadapi tsunami dengan ketinggian 10-15 meter," ujar Dwikorita.
Untuk bandara yang sudah dibangun sebelumnya dan berada di pesisir maka akan diperkuat dengan sistem untuk mengantisipasi bencana tersebut.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019