Warga Natuna, Kepri menuntut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto berkantor di daerahnya selama masa observasi/karantina WNI dari Wuhan, China.
"Hal itu sebagai bentuk jaminan kesehatan dan keamanan bagi masyarakat Natuna," kata Ketua KNPI Natuna, Haryadi, Minggu.
Warga juga menyampaikan beberapa tuntutan lainnya kepada pemerintah pusat seperti, memindahkan WNI dari Wuhan ke kapal perang atau KRI dan dikarantina di pantai/tengah-tengah laut agar tidak meresahkan masyarakat setempat.
Kemudian pemerintah pusat maupun daerah membuat posko layanan kesehatan daurat dan cepat, serta mendatangkan tenaga psikiater untuk masyarakat Natuna.
"Kami turut meminta ke depan segala kebijakan pemerintah pusat yang akan dilaksanakan di Natuna disosilisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat," sebut Haryadi.
Lanjutnya, pemerintah daerah diharapkan menjadi penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah pusat khususnya Presiden RI Joko Widodo dalam menyampaikan tuntutan masyarakat tersebut.
"Apabila pemerintah daerah tidak bisa menjadi penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah pusat, maka kami menyatakan mosi tidak percaya kepada pemda setempat," tegas Haryadi.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2020
"Hal itu sebagai bentuk jaminan kesehatan dan keamanan bagi masyarakat Natuna," kata Ketua KNPI Natuna, Haryadi, Minggu.
Warga juga menyampaikan beberapa tuntutan lainnya kepada pemerintah pusat seperti, memindahkan WNI dari Wuhan ke kapal perang atau KRI dan dikarantina di pantai/tengah-tengah laut agar tidak meresahkan masyarakat setempat.
Kemudian pemerintah pusat maupun daerah membuat posko layanan kesehatan daurat dan cepat, serta mendatangkan tenaga psikiater untuk masyarakat Natuna.
"Kami turut meminta ke depan segala kebijakan pemerintah pusat yang akan dilaksanakan di Natuna disosilisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat," sebut Haryadi.
Lanjutnya, pemerintah daerah diharapkan menjadi penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah pusat khususnya Presiden RI Joko Widodo dalam menyampaikan tuntutan masyarakat tersebut.
"Apabila pemerintah daerah tidak bisa menjadi penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah pusat, maka kami menyatakan mosi tidak percaya kepada pemda setempat," tegas Haryadi.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2020