Sebanyak 25.554 warga Palembang mendaftarkan diri untuk menjadi penerima program Kartu Prakerja 2020 ke pemerintah kota setempat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang Yanuarpan Yany di Palembang, Sumsel, Sabtu, mengatakan, jumlah tersebut merupakan jumlah yang direkapitulasi dari tingkat RT, kelurahan dan kecamatan di Kota Palembang.
“Ini data terakhir yang kami dapatkan,” kata dia.
Ia mengatakan pekerja yang masuk ke dalam penerima bantuan program Kartu Prakerja ini diprioritaskan bagi mereka yang terkena PHK atau dirumahkan akibat dampak penyebaran virus corona (COVID-19).
Sebagian besar pekerja yang terkena PHK ini bekerja di sektor perdagangan, perhotelan, rumah makan, tempat hiburan dan sebagian di pabrik.
Ribuan pekerja itu berasal dari 300—400 perusahaan di kota Palembang.
Yanuarpan menambahkan selain pekerja formal yang terkena PHK dan dirumahkan, pengajuan juga dilayangkan oleh pelaku UMKM dan pekerja informal.
Ia mengatakan pekerja akan mendapatkan total bantuan Rp3.550.000 untuk biaya pelatihan dan insentif, atau dengan rincian untuk pelatihan online Rp1.000.000, bantuan selama empat bulan Rp600.000/bulan, dan survei Rp150.000.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel, Khoimudin, mengatakan mereka yang terdampak COVID-19 dipersilahkan mendaftar karena akan diupayakan untuk ditampung dulu.
Oleh karena itu pihaknya mengimbau pada masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan untuk segera memanfaatkan kesempatan tersebut mengingat Sumsel mendapatkan kuota sebanyak 83.159 warga.
“Nanti bantuan ini akan langsung ke si penerima. Jadi Pemda tidak menyimpan uang itu karena langsung disalurkan ke masyarakat,” ujar dia.
Melalui program ini, pemerintah daerah berharap dapat meringankan beban ekonomi masyarakat Sumsel di tengah musibah wabah COVID-19.
“Diharapkan nanti saat pelatihan melalui online masyarakat memilih pelatihan yang sesuai kebutuhannya dan bisa mandiri,” kata dia.
Kartu prakerja merupakan program pemerintah pusat yang saat ini diprioritaskan untuk para pekerja yang di PHK akibat COVID-19. Bahkan saat ini, Presiden Joko Widodo sudah menaikkan anggaran kartu prakerja dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2020
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang Yanuarpan Yany di Palembang, Sumsel, Sabtu, mengatakan, jumlah tersebut merupakan jumlah yang direkapitulasi dari tingkat RT, kelurahan dan kecamatan di Kota Palembang.
“Ini data terakhir yang kami dapatkan,” kata dia.
Ia mengatakan pekerja yang masuk ke dalam penerima bantuan program Kartu Prakerja ini diprioritaskan bagi mereka yang terkena PHK atau dirumahkan akibat dampak penyebaran virus corona (COVID-19).
Sebagian besar pekerja yang terkena PHK ini bekerja di sektor perdagangan, perhotelan, rumah makan, tempat hiburan dan sebagian di pabrik.
Ribuan pekerja itu berasal dari 300—400 perusahaan di kota Palembang.
Yanuarpan menambahkan selain pekerja formal yang terkena PHK dan dirumahkan, pengajuan juga dilayangkan oleh pelaku UMKM dan pekerja informal.
Ia mengatakan pekerja akan mendapatkan total bantuan Rp3.550.000 untuk biaya pelatihan dan insentif, atau dengan rincian untuk pelatihan online Rp1.000.000, bantuan selama empat bulan Rp600.000/bulan, dan survei Rp150.000.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel, Khoimudin, mengatakan mereka yang terdampak COVID-19 dipersilahkan mendaftar karena akan diupayakan untuk ditampung dulu.
Oleh karena itu pihaknya mengimbau pada masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan untuk segera memanfaatkan kesempatan tersebut mengingat Sumsel mendapatkan kuota sebanyak 83.159 warga.
“Nanti bantuan ini akan langsung ke si penerima. Jadi Pemda tidak menyimpan uang itu karena langsung disalurkan ke masyarakat,” ujar dia.
Melalui program ini, pemerintah daerah berharap dapat meringankan beban ekonomi masyarakat Sumsel di tengah musibah wabah COVID-19.
“Diharapkan nanti saat pelatihan melalui online masyarakat memilih pelatihan yang sesuai kebutuhannya dan bisa mandiri,” kata dia.
Kartu prakerja merupakan program pemerintah pusat yang saat ini diprioritaskan untuk para pekerja yang di PHK akibat COVID-19. Bahkan saat ini, Presiden Joko Widodo sudah menaikkan anggaran kartu prakerja dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2020