Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan semua lembaga negara tanpa terkecuali wajib mempercepat layanan publik termasuk pekerjaan birokrasi kepada masyarakat.
Imbasnya, akan ada disrupsi di semua sektor kehidupan, menguatnya kecerdasan buatan serta perubahan interaksi manusia secara online atau dalam jaringan (daring).
Beragam perubahan dalam dunia birokrasi harus segera ditanggulangi melalui global goverment dan digital goverment. Untuk mencapai hal itu, pemerintah perlu menyusun kebijakan strategis melalui langkah-langkah misalnya mengenalkan budaya kerja korporasi, manajemen talenta yang membentuk unit kerja dan fokus membangun serta mengembangkan teknologi informasi.
Baca juga: Ditjen DIktiristek kukuhkan 22 agen perubahan reformasi birokrasi
Baca juga: Reformasi struktur birokrasi demi pelayanan publik yang efektif
Baca juga: Kemenpan RB dorong Perpusnas tingkatkan reformasi birokrasi
Ia mengatakan birokrasi Indonesia saat ini sedang berusaha menciptakan momentum perubahan layanan birokrasi.
Presiden Joko Widodo, kata dia, mengatakan pemerintah mempunyai pekerjaan besar mengubah pelayanan birokrasi yang selama ini dinilai kaku dan terjebak prosedural serta administratif.
Keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, tetapi juga menuntut kecepatan dan inovasi yang berorientasi pada hasil.
"Birokrasi harus melakukan adaptasi dengan era perkembangan digitalisasi," ujar dia.
Tujuannya, untuk menghasilkan pelayanan publik yang cepat, akurat dan sederhana, berbiaya murah serta mudah diakses masyarakat, kata dia.
Untuk menyelaraskan digitalisasi ke dalam sistem reformasi dan birokrasi maka sumber daya aparatur sipil negara (ASN) juga harus mendukung.
"Sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden, persaingan negara di dunia bukan tentang siapa yang besar dan kecil, tetapi siapa yang tercepat," ujarnya.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2021