Sebagai tindak lanjut Perpres No 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting Pemerintah Kota Jambi menggelar Rapat Percepatan Penurunan Stunting Kota Jambi Tahun 2022, Senin (21/3).
Wakil Walikota Jambi, Maulana mengatakan, stunting merupakan program prioritas pemerintah Kota Jambi karena ini menyangkut sumber daya manusia ke depan dan ini merupakan investasi jangka panjang dalam penanganan serta penurunan kasus stunting di Kota Jambi.
" Sehingga perlunya dilakukan penyusunan program secara terbuka lintas sektor, seperti Kementerian Agama,dunia perguruan tinggi dan para pelaku usaha guna membuat perencanaan program penurunan stunting tersebut sehingga menjadikan gerakan yang betul-betul menjadi sebuah gerakan yang masif ditangani secara bersama-sama,"kata Maulana usai memimpin rapat.
Maulana melanjutkan, Pemerintah Kota Jambi memiliki program Jambi Bugar dimana salah satu programnya yakni memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu.
“Tiap kecamatan dan kelurahan saat ini sudah ada terbentuk Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS), kami ingin secara terbuka menyusun program lintas sektor,"ujarnya.
Wakil Walikota yang juga dokter ini pun meminta kepada camat maupun lurah agar dapat turun ke lapangan untuk mengidentifikasi secara jelas penyebab stunting.
“Jika perlu diintervensi, segera intervensi. Untuk mencegah agar jangan sampai terjadi kerusakan otak hingga permanen,” jelasnya.
Selain itu pihaknya juga mensupport melalui penanganan kesehatan lewat BPJS Kesehatan. Dalam hal penanganan stunting ini dikatakannya masyarakat tidak mampu menjadi prioritas. Lewat rakor ini tentunya dirinya berharap bisa melihat evaluasi hasil kerja.
"Yang jelas PKK dan Posyandu juga terlibat,"tutupnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2022
Wakil Walikota Jambi, Maulana mengatakan, stunting merupakan program prioritas pemerintah Kota Jambi karena ini menyangkut sumber daya manusia ke depan dan ini merupakan investasi jangka panjang dalam penanganan serta penurunan kasus stunting di Kota Jambi.
" Sehingga perlunya dilakukan penyusunan program secara terbuka lintas sektor, seperti Kementerian Agama,dunia perguruan tinggi dan para pelaku usaha guna membuat perencanaan program penurunan stunting tersebut sehingga menjadikan gerakan yang betul-betul menjadi sebuah gerakan yang masif ditangani secara bersama-sama,"kata Maulana usai memimpin rapat.
Maulana melanjutkan, Pemerintah Kota Jambi memiliki program Jambi Bugar dimana salah satu programnya yakni memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu.
“Tiap kecamatan dan kelurahan saat ini sudah ada terbentuk Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS), kami ingin secara terbuka menyusun program lintas sektor,"ujarnya.
Wakil Walikota yang juga dokter ini pun meminta kepada camat maupun lurah agar dapat turun ke lapangan untuk mengidentifikasi secara jelas penyebab stunting.
“Jika perlu diintervensi, segera intervensi. Untuk mencegah agar jangan sampai terjadi kerusakan otak hingga permanen,” jelasnya.
Selain itu pihaknya juga mensupport melalui penanganan kesehatan lewat BPJS Kesehatan. Dalam hal penanganan stunting ini dikatakannya masyarakat tidak mampu menjadi prioritas. Lewat rakor ini tentunya dirinya berharap bisa melihat evaluasi hasil kerja.
"Yang jelas PKK dan Posyandu juga terlibat,"tutupnya.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2022