Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengajak kalangan masyarakat melakukan jihad ekonomi untuk menghadapi krisis ekonomi.

"Kita kan kalau tahun 1945 itu jihad fisik melawan penjajah sesuai dengan tantangannya. Nah sekarang tantangan kita adalah tantangan ekonomi, ketidakpastian ekonomi, pemulihan ekonomi, dan krisis ekonomi baik krisis energi, krisis pangan, finansial akibat situasi global perang geopolitik serta perubahan iklim. Oleh karena itu kita harus siap," kata Wapres di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Kamis.

Wapres menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri Acara Peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-77 MPR RI.

"Oleh karena itu tema kemerdekaan kita 'Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat'. Ada dua tentu yang kita ingin bangkit ekonomi itu, yaitu pertumbuhan dan pemerataan, sebab pemerataan ini amanat, amanat konstitusi untuk membangun ekonomi yang berkeadilan, artinya bagaimana kesenjangan itu bisa kita perkecil, dan itu harus melibatkan seluruh potensi masyarakat," tambah Wapres.

Baca juga: Wapres: Ekonomi dan keuangan syariah penting dalam pemulihan ekonomi

Wapres meminta agar masyarakat jangan sampai terkotak-kotak atau mementingkan ego pribadi maupun ego kelompok.

"Seperti perjuangan 1945 itu kan seluruh potensi menyatu baru kemudian kita bisa merdeka. Kita 'survive' dalam menghadapi tantangan ekonomi, ini kalau kita menyatu seluruhnya, membangun kebersamaan, bergotong royong. Semangat jihad dan semangat juang dengan penuh keikhlasan ini menjadi sesuatu yang tidak bisa tidak harus kita bangkitkan dari seluruh bangsa Indonesia," ungkap Wapres.

Wapres mengatakan Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan agar pembangunan ekonomi tidak memunculkan paradoks antara pertumbuhan dan pemerataan.

Baca juga: Wapres ajak seluruh elemen bangsa rapatkan persatuan dalam kerja nyata

"Pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak akan diiringi oleh ketimpangan. Jalan lurus berdasarkan ruh konstitusi ini merupakan jihad ekonomi bangsa," kata Wapres.

Untuk itu, Wapres berpesan agar konstitusi bisa menjadi landasan kebangkitan ekonomi pascapandemi, maka regulasi yang dibentuk harus mengedepankan keadilan dan kemanusiaan, serta ditopang dengan fungsi penjaga ketertiban.

Baca juga: Wapres terima audiensi jajaran pengurus Badan Pengelola Keuangan Haji

"Dengan kata lain, konstitusi menjadi pandu bagi kita untuk membangun sistem yang lebih kuat pascapandemi, yang dipenuhi dengan spirit kemuliaan dan kebaikan, cermat menyerap aspirasi rakyat, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, serta berbuat adil terhadap sesama anak bangsa," imbau Wapres.

Hadir dalam acara ini Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata, Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto, serta para Ketua, Wakil Ketua serta Anggota MPR RI, DPR RI, DPD RI.

Pewarta: Desca Lidya Natalia

Editor : Ariyadi


COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2022