Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Barat dan Jambi diwakili oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Sri Mulyono melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah dengan Pemerintah Provinsi Jambi.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah dihadiri oleh Gubernur Jambi Al Haris, Sekretaris Daerah Sudirman dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Agus Pirngadi beserta jajaran, kata Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi, Marihot Pahala Siahaan, Sabtu.
Untuk ruang lingkup PKS optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah meliputi pembangunan data perpajakan yang berkualitas, pelaksanaan pertukaran data perpajakan, pemanfaatan data dan/atau informasi pajak atas pengusaha (terdaftar dan belum terdaftar) dan wajib pajak yang ditetapkan secara berkala yang disepakati bersama oleh DJP dan pemerintah daerah.
Kemudian pelaksanaan pengawasan wajib pajak bersama dalam bidang perpajakan, pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), serta koordinasi dalam penyusunan regulasi pajak daerah.
Selain itu, PKS Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah juga meliputi pendampingan dan dukungan kapasitas dalam kegiatan penerapan sistem teknologi informasi perpajakan daerah, dukungan kapasitas dalam kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan dalam rangka pembinaan administrasi perpajakan daerah serta sosialisasi perpajakan secara terpadu dan mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi.
"Diharapkan melalui PKS ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bersama-sama bergandeng tangan menyamakan tujuan melalui pengoptimalan pemungutan pajak pusat dan pajak daerah yang menjadi kewenangan masing-masing pihak dalam bentuk kegiatan bersama," kata Marihot Pahala Siahaan.
Selain Pemprov Jambi kerjasama memaksimalkan pemungutan pajak daerah juga diikuti oleh pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2022
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah dihadiri oleh Gubernur Jambi Al Haris, Sekretaris Daerah Sudirman dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Agus Pirngadi beserta jajaran, kata Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi, Marihot Pahala Siahaan, Sabtu.
Untuk ruang lingkup PKS optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah meliputi pembangunan data perpajakan yang berkualitas, pelaksanaan pertukaran data perpajakan, pemanfaatan data dan/atau informasi pajak atas pengusaha (terdaftar dan belum terdaftar) dan wajib pajak yang ditetapkan secara berkala yang disepakati bersama oleh DJP dan pemerintah daerah.
Kemudian pelaksanaan pengawasan wajib pajak bersama dalam bidang perpajakan, pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), serta koordinasi dalam penyusunan regulasi pajak daerah.
Selain itu, PKS Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah juga meliputi pendampingan dan dukungan kapasitas dalam kegiatan penerapan sistem teknologi informasi perpajakan daerah, dukungan kapasitas dalam kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan dalam rangka pembinaan administrasi perpajakan daerah serta sosialisasi perpajakan secara terpadu dan mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi.
"Diharapkan melalui PKS ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bersama-sama bergandeng tangan menyamakan tujuan melalui pengoptimalan pemungutan pajak pusat dan pajak daerah yang menjadi kewenangan masing-masing pihak dalam bentuk kegiatan bersama," kata Marihot Pahala Siahaan.
Selain Pemprov Jambi kerjasama memaksimalkan pemungutan pajak daerah juga diikuti oleh pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2022