Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dapat merumuskan kepemimpinan ASN yang adaptif.

"Pertama, rumuskan ekosistem seleksi kepemimpinan ASN yang adaptif guna membangun pemimpin publik yang transformatif," kata Wapres saat mengikuti acara Pemberian Anugerah Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Tahun 2021 dan peluncuran Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) 4.0 secara virtual dari Jakarta, Kamis.

Dengan ekosistem seleksi yang adaptif, lanjut Wapres, maka talenta-talenta sumber daya manusia (SDM) yang kapabel dan berdaya saing akan bermunculan.

"Dengan ekosistem yang baik, akan lahir pemimpin yang memiliki ide visioner, sekaligus mampu melakukan eksekusi kebijakan dan langkah-langkah konkret dalam menjawab tantangan pembangunan," tambahnya.

Kedua, lanjut Ma'ruf Amin, sebagai negara dengan keberagaman dan memiliki SDM ASN yang tersebar di seluruh Indonesia, KASN perlu mendesain strategi nasional terpadu untuk menciptakan dan memperkuat fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu ikatan kebangsaan.

"Otonomi daerah dan desentralisasi janganlah mengkotak-kotakkan kita dalam semangat kedaerahan. Namun, marilah kita kuatkan visi besar otonomi daerah, bahwa daerah yang maju akan berkontribusi bagi Indonesia yang maju," katanya.

Ketiga, dia menekankan perlunya penguatan peran KASN dalam pengawasan sistem merit di era demokrasi.

"Prinsip netralitas dan profesional harus menjadi platform bersama bagi para pengambil kebijakan di pusat dan daerah. Di sinilah, pentingnya peran KASN dalam menjaga relasi birokrasi dan visi kepemimpinan sesuai prinsip meritokrasi. Kiranya kita membangun wajah birokrasi yang mendukung agenda transformasi Indonesia Emas 2045," jelas Ma'ruf Amin.

Dengan demikian, dia berharap ke depan tidak akan ada lagi ketertinggalan antara satu lembaga dengan lembaga lain, karena seluruhnya telah memenuhi standar maupun indikator-indikator kebijakan yang telah ditetapkan.

"Saya harapkan semua kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten pada tahun 2024 dapat memenuhi standar kategori yang ditetapkan. Tidak boleh ada kementerian, lembaga, dan pemda yang 'tinggal kelas'. Seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian di pusat dan daerah harus memiliki komitmen mewujudkan kepemimpinan birokrasi yang unggul dan kuat," ujar Ma'ruf Amin.

Dalam acara tersebut, dari total 431 instansi pemerintah yang dinilai, penghargaan diberikan kepada 82 instansi dengan penilaian kualitas pengisian JPT sangat baik dan baik.

Empat belas instansi pemerintah mendapatkan kualitas sangat baik dan 68 instansi pemerintah mendapatkan kualitas baik. Berikut nama-nama penerima penghargaan dengan kualitas sangat baik:

Kategori Instansi Pemerintah Kementerian/Lembaga
1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
3. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
4. Kementerian Sekretariat Negara
5. Badan Kepegawaian Negara
6. Badan Informasi Geospasial

Kategori Pemerintah Provinsi/Kota
1. Provinsi Bali
2. Provinsi Jawa Timur
3. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Provinsi Sulawesi Utara
5. Kota Yogyakarta
6. Kota Tangerang

Kategori Instansi Pemerintah Kabupaten
1. Kabupaten Kulon Progo
2. Kabupaten Sleman

Hadir dalam acara tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Ketua KASN Agus Pramusinto, para ketua lembaga negara, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota seluruh Indonesia.
 

Pewarta: Desca Lidya Natalia

Editor : Ariyadi


COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2022