Gubernur Jambi Al Haris mengharapkan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) terus berkontribusi mengawal keharmonisan, kerukunan, kedamaian dan ketentraman sehingga suasana Provinsi Jambi selalu kondusif.
Hal tersebut disampaikan Al Haris pada Pengukuhan FPK Provinsi Jambi Periode 2022-2024 dan Pengukuhan FKUB Provinsi Jambi Periode 2022-2027, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa.
Menurut gubernur, FKP dan FKUB dihadirkan oleh negara dengan diperhitungkan tugas dan fungsi masing masing. FKP fokus kepada kerukunan, pemuka adat serta pemuka etnis antar ras, dan suku yang berbeda.
Sedangkan FKUB terdiri para tokoh agama, sehingga jika kedua pemuka forum ini sudah berkerja berserta jajarannya maka Jambi akan aman dan semua program pemerintah bisa terlaksana dengan baik.
Gubernur Haris menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para tokoh agama, pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat dan suku yang hadir.
Kehadiran para tokoh agama dan pemuka adat serta pemuka etnis berkumpul dalam sebuah forum, pada satu ruang dan waktu, kata gubernur menunjukkan bahwa keharmonisan dan kerukunan umat beragama serta interaksi sosial antar ras, etnis, dan suku yang berbeda di Provinsi Jambi telah terwujud dengan baik.
Ia mengharapkan sikap penerimaan yang baik, saling menghargai dan berintegrasi dalam kemajemukan agama, ras, suku serta etnis di Provinsi Jambi terus terbina, terjaga, dan terpelihara dengan baik. Sebagai upaya untuk mewujudkan kerukunan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Kondisi ini, merupakan faktor utama untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang kondusif, yang menjadi kebutuhan tak hanya Provinsi Jambi namun tahun depan sudah memasuki tahun politik.
Kondisi itu perlu terus terbina, terjaga, dan terpelihara dengan baik sebagai upaya untuk mewujudkan kerukunan, ketentraman serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, demi kedamaian negeri.
Al Haris meminta kepada para tokoh agama, para pemuka adat dan etnis agar terus bergandengan tangan menjaga negeri ini dari disintegrasi, bekerja sama merawat kerukunan dan toleransi masyarakat, demi kehidupan yang kondusif serta harmonis.
Pembentukan FKP dan FKUB merupakan upaya untuk mengajak dan meningkatkan komitmen seluruh komponen bangsa, setiap lapisan masyarakat, agar turut memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan, sehingga konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal yang disebabkan permasalahan ras, suku, budaya serta agama yang dapat mengancam integritas nasional dapat dicegah dan tidak akan terjadi.
Ke depan tantangan semakin berat untuk itu, FKP dan FKUB bisa menjadi juru kunci perdamaian, kerukunan dalam masyarakat, perlu program yang menyentuh sampai ke bawah.
Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Kesbangpol Provinsi Jambi telah menyediakan anggaran untuk itu perlu kebersamaan dalam menjaga kestabilan keamanan dan ketentraman di tengah masyarakat.
"Buatlah program yang menyentuh ke bawah, agar bisa terlaksana semua kedamaian," katanya.
FPK dan FKUB juga sebagai wadah dialog bagi pemuka adat dan etnis, tokoh agama dan tokoh masyarakat, aspirasi dan masukan dan masukannya sangat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah.
“Seluruh pengurus beserta anggota FKP dan FKUB dapat bekerja dan berbuat secara masif, aktif dan positif, memberi kontribusi yang membawa hasil yang baik untuk kedamaian daerah, serta memberi manfaat dan sumbangsih demi kepentingan masyarakat dan pembangunan di Provinsi Jambi,” kata Al Haris.
Sementara itu Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, H Mukti menyampaikan, forum ini menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah guna menjaring aspirasi masyarakat.
Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, kata Mukti.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2022