Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat realisasi pengadaan digital barang dan jasa melalui toko daring sebagai upaya mewujudkan pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka serta akuntabel.
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman di Jambi, Senin, mengatakan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pengadaan digital melalui toko daring di lingkup Pemprov Jambi.
"Pengadaan barang dan jasa melalui toko daring dapat mengakomodir transaksi jual-beli dengan mengutamakan produk-produk lokal yang diproduksi, terutama oleh usaha mikro kecil," katanya.
Ia menegaskan pengadaan melalui toko digital ini penting untuk mendukung produk milik UMKM lokal serta mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Saat ini, beragam produk tayang dengan berbagai jenis pilihan tersedia di platform mitra toko daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), untuk mempermudah pengadaan barang dan jasa, mempercepat realisasi belanja dan sekaligus mencegah korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa.
Sudirman turut menekankan mengenai dasar Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta aturan-aturan lainnya yang berlaku terkait penggunaan toko daring.
Pemprov Jambi juga mengapresiasi sejumlah OPD yang mempunyai kinerja pengadaan terbaik tahun 2023 diantaranya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Provinsi Jambi Sandhi Ardiansyah menyebutkan saat ini Provinsi Jambi berada di peringkat ke enam nasional dalam memanfaatkan layanan pengadaan digital di toko daring LKPP.
Hal tersebut telah melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, pihaknya siap mendorong para OPD untuk bertransaksi dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui toko daring untuk merealisasikan peningkatan pengadaan digital pemerintah.
"Ke depannya kami akan terus mendorong para OPD untuk bertransaksi pengadaan barang dan jasa Pemerintah melalui Toko Daring, yaitu di marketplace Mbizmarket yang aktif saat ini di Provinsi Jambi," katanya.
Mbizmarket telah hadir sebagai marketplace mitra Toko Daring LKPP yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi sejak awal tahun 2022. Mbizmarket berkomitmen untuk terus mendukung Pemerintah Provinsi Jambi dalam mewujudkan tata Kelola pengadaan barang/jasa yang bersih, transparan, dan akuntabel.
CEO dan Co-Founder Mbizmarket Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan mengatakan sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) mitra toko daring LKPP, pihaknya terus menghadirkan fitur layanan terbaru, salah satunya adalah mengedepankan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai salah satu upaya mensukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI).
"Selain itu, kini pejabat bendahara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi juga tidak lagi perlu repot-lapor-setor pajak, dengan diimplementasikannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 (PMK 58) di mana Mbizmarket berperan sebagai wajib pungut pajak (Wapu)," katanya.
Pihaknya berkomitmen untuk terus berinovasi, terutama dalam memberikan kemudahan dalam mendukung pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi.
Kegiatan silaturahmi antar OPD dengan Sekertaris Daerah Provinsi Jambi tersebut menghasilkan komitmen untuk mendorong OPD Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi melakukan transaksi pengadaan barang/jasa melalui mitra resmi Toko Daring LKPP.
Baca juga: Polda Jambi bersama Pemprov perkuat langkah pencegahan perdagangan orang
Baca juga: Sekda pertegas komitmen ASN cegah korupsi di Provinsi Jambi
Baca juga: Pemprov Jambi apresiasi Gerakan Cerdas Memilih yang digelar RRI Jambi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2023
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman di Jambi, Senin, mengatakan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pengadaan digital melalui toko daring di lingkup Pemprov Jambi.
"Pengadaan barang dan jasa melalui toko daring dapat mengakomodir transaksi jual-beli dengan mengutamakan produk-produk lokal yang diproduksi, terutama oleh usaha mikro kecil," katanya.
Ia menegaskan pengadaan melalui toko digital ini penting untuk mendukung produk milik UMKM lokal serta mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Saat ini, beragam produk tayang dengan berbagai jenis pilihan tersedia di platform mitra toko daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), untuk mempermudah pengadaan barang dan jasa, mempercepat realisasi belanja dan sekaligus mencegah korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa.
Sudirman turut menekankan mengenai dasar Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta aturan-aturan lainnya yang berlaku terkait penggunaan toko daring.
Pemprov Jambi juga mengapresiasi sejumlah OPD yang mempunyai kinerja pengadaan terbaik tahun 2023 diantaranya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Provinsi Jambi Sandhi Ardiansyah menyebutkan saat ini Provinsi Jambi berada di peringkat ke enam nasional dalam memanfaatkan layanan pengadaan digital di toko daring LKPP.
Hal tersebut telah melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, pihaknya siap mendorong para OPD untuk bertransaksi dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui toko daring untuk merealisasikan peningkatan pengadaan digital pemerintah.
"Ke depannya kami akan terus mendorong para OPD untuk bertransaksi pengadaan barang dan jasa Pemerintah melalui Toko Daring, yaitu di marketplace Mbizmarket yang aktif saat ini di Provinsi Jambi," katanya.
Mbizmarket telah hadir sebagai marketplace mitra Toko Daring LKPP yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi sejak awal tahun 2022. Mbizmarket berkomitmen untuk terus mendukung Pemerintah Provinsi Jambi dalam mewujudkan tata Kelola pengadaan barang/jasa yang bersih, transparan, dan akuntabel.
CEO dan Co-Founder Mbizmarket Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan mengatakan sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) mitra toko daring LKPP, pihaknya terus menghadirkan fitur layanan terbaru, salah satunya adalah mengedepankan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai salah satu upaya mensukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI).
"Selain itu, kini pejabat bendahara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi juga tidak lagi perlu repot-lapor-setor pajak, dengan diimplementasikannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 (PMK 58) di mana Mbizmarket berperan sebagai wajib pungut pajak (Wapu)," katanya.
Pihaknya berkomitmen untuk terus berinovasi, terutama dalam memberikan kemudahan dalam mendukung pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi.
Kegiatan silaturahmi antar OPD dengan Sekertaris Daerah Provinsi Jambi tersebut menghasilkan komitmen untuk mendorong OPD Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi melakukan transaksi pengadaan barang/jasa melalui mitra resmi Toko Daring LKPP.
Baca juga: Polda Jambi bersama Pemprov perkuat langkah pencegahan perdagangan orang
Baca juga: Sekda pertegas komitmen ASN cegah korupsi di Provinsi Jambi
Baca juga: Pemprov Jambi apresiasi Gerakan Cerdas Memilih yang digelar RRI Jambi
Editor : Satyagraha
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2023