Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berharap presiden baru yang menggantikan Presiden Jokowi nantinya akan melanjutkan program hilirisasi.
“Saya harap Presiden ke depan atau ketiga calon presiden, bisa melanjutkan ini, karena saya juga ada keyakinan ada pihak lain yang tidak pingin barang ini dilanjutkan,” katanya dalam paparan realisasi investasi triwulan III 2023 di Jakarta, Jumat.
Bahlil mengingatkan, jika tidak melanjutkan program hilirisasi, maka Indonesia akan kembali ke zaman penjajahan di mana kala itu Indonesia dikendalikan Belanda untuk dikeruk bahan bakunya.
“Kalau ada pihak lain yang tidak ingin dilanjutkan, ini sama dengan kembali lagi ke zaman penjajahan karena dulu zaman Belanda itu, kenapa kita dikendalikan VOC, karena hanya mengambil bahan baku, kemudian ekspor,” katanya.
Program hilirisasi, lanjut Bahlil, sebenarnya sudah mulai diinisiasi sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009 dengan membuat UU Minerba untuk melarang ekspor.
Namun, aturan tersebut baru terlaksana di masa pemerintahan Presiden Jokowi pada 2020.
“Nah, sekarang ada orang yang masuk sebagai calon presiden, yang mungkin membuat program agar tidak melanjutkan hilirisasi. Ini bahaya. Tidak boleh negara kita dikendalikan oleh orang-orang kayak begini. Makanya Presiden harus berani, harus punya keteguhan hati dan tahu teknis,” katanya.
Menurut Bahlil, hal itu penting untuk diingat karena warisan kebijakan yang baik harus dilanjutkan.
Kementerian Investasi/BKPM mencatat total nilai realisasi investasi di bidang hilirisasi sepanjang Januari-September 2023 mencapai Rp266 triliun. Jumlah tersebut mencapai 25,3 persen dari total realisasi investasi sepanjang Januari-September 2023 yang sebesar Rp1.053,1 triliun.
Realisasi investasi di bidang hilirisasi sepanjang 2023 ini mencakup sejumlah sektor mulai dari mineral, pertanian, kehutanan, migas, dan ekosistem kendaraan listrik.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2023