Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kebijakan fiskal Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Bagaimana fiskal mendukung untuk menuju industrialisasi yang berkelanjutan, maka kita bicara tentang investasi di bidang sumber daya manusia,” kata Sri Mulyani dalam ‘Kompas100 CEO Forum ke-14’ dipantau secara virtual di Jakarta, Rabu.
Sri Mulyani menilai bahwa aspek pendidikan, kesehatan serta jaringan pengaman sosial (JPS) menjadi aspek yang perlu diprioritaskan saat ini. Oleh karena itu, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024, alokasi anggaran di bidang SDM menjadi yang terbesar.
Ia membeberkan alokasi APBN TA 2024 untuk bidang pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan 5,6 persen, serta pengamanan sosial di kisaran 18 persen dari total keseluruhan alokasi APBN TA 2024.
Adapun dalam APBN TA 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun, untuk anggaran kesehatan sebesar Rp186,4 triliun, serta anggaran perlindungan sosial Rp493,5 triliun.
"Makanya di dalam APBN, investasi di bidang sumber daya manusia adalah yang terbesar. Pendidikan 20 persen, kesehatan 5,6 persen untuk tahun depan, dan untuk social safety net kita itu mendekati 18 persen," jelas Menkeu.
Lebih lanjut, Bendahara Negara itu juga menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan insentif fiskal yang meliputi tax holiday, tax allowance, hingga Pajak Ditanggung Pemerintah atau P-DTP kepada industri manufaktur.
"Dari sisi pendapatan yaitu pajak Bea Cukai, kita melakukan apa yang disebut tax holiday, tax allowance, atau kadang-kadang kita membuat tax yang ditanggung pemerintah, P- DTP," pungkasnya.
Sebelumnya, melalui APBN TA 2024 Sri Mulyani juga memastikan Indonesia terus melanjutkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.
Dalam agenda pembangunan tahun depan, ia menyoroti empat agenda lain seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), pemilu, penurunan stunting, dan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, dan pensiunan.
Anggaran untuk penurunan stunting dialokasikan sebesar Rp36,1 triliun, yang difokuskan pada 12 provinsi prioritas. Intervensi yang dilakukan pemerintah melalui APBN yaitu peningkatan gizi untuk ibu hamil dan imunisasi serta penyediaan fasilitas kesehatan, minuman bernutrisi, dan sanitasi layak.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2023