Hamas diminta melunakkan tuntutannya terkait kesepakatan gencatan senjata dengan Israel, menurut laporan Axios yang mengutip sejumlah sumber.
Permintaan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, kepala intelijen Mesir Abbas Kamel, dan perwakilan Hamas.
Menurut Axios, Al Thani dan Kamel berusaha meyakinkan perwakilan Hamas untuk melunakkan tuntutannya.
Secara khusus, para negosiator berusaha mendesak Hamas untuk mengurangi tuntutan barunya mengenai pembebasan tahanan Palestina yang menjalani hukuman di penjara Israel, demikian dilaporkan Axios pada Rabu (11/9).
Seorang pejabat senior Israel mengatakan kepada portal berita tersebut bahwa ia tidak yakin bahwa pertemuan, yang berlangsung di Doha, itu dapat mengubah situasi terkait negosiasi kesepakatan tersebut.
Sementara itu, Hamas mengonfirmasi bahwa delegasinya telah bertemu dengan Perdana Menteri Qatar dan kepala intelijen Mesir di ibu kota Qatar, Doha, untuk membahas konflik di Gaza.
Gerakan perjuangan Palestina itu menekankan bahwa pihaknya siap untuk segera melaksanakan perjanjian gencatan senjata berdasarkan pernyataan yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 31 Mei, Resolusi Dewan Keamanan PBB 2734, serta kesepakatan 2 Juli.
Kesiapan itu dinyatakan Hamas jika perjanjian-perjanjian tersebut tidak memasukkan tuntutan baru apa pun.
Pada 7 Oktober 2023, Israel mengalami serangan roket yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Jalur Gaza.
Selain itu, para pejuang Hamas menyerbu melewati daerah perbatasan, menembaki militer dan warga sipil, serta menyandera sejumlah orang.
Otoritas Israel mengatakan bahwa sekitar 1.200 orang tewas dalam serangan Hamas tersebut.
Militer Israel (IDF) meluncurkan Operasi Pedang Besi di Jalur Gaza dan mengumumkan blokade total terhadap wilayah tersebut.
Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa jumlah korban jiwa akibat serangan Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober tahun lalu telah melampaui 41.000 orang.
Sumber: Sputnik-OANA
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024
Permintaan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, kepala intelijen Mesir Abbas Kamel, dan perwakilan Hamas.
Menurut Axios, Al Thani dan Kamel berusaha meyakinkan perwakilan Hamas untuk melunakkan tuntutannya.
Secara khusus, para negosiator berusaha mendesak Hamas untuk mengurangi tuntutan barunya mengenai pembebasan tahanan Palestina yang menjalani hukuman di penjara Israel, demikian dilaporkan Axios pada Rabu (11/9).
Seorang pejabat senior Israel mengatakan kepada portal berita tersebut bahwa ia tidak yakin bahwa pertemuan, yang berlangsung di Doha, itu dapat mengubah situasi terkait negosiasi kesepakatan tersebut.
Sementara itu, Hamas mengonfirmasi bahwa delegasinya telah bertemu dengan Perdana Menteri Qatar dan kepala intelijen Mesir di ibu kota Qatar, Doha, untuk membahas konflik di Gaza.
Gerakan perjuangan Palestina itu menekankan bahwa pihaknya siap untuk segera melaksanakan perjanjian gencatan senjata berdasarkan pernyataan yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 31 Mei, Resolusi Dewan Keamanan PBB 2734, serta kesepakatan 2 Juli.
Kesiapan itu dinyatakan Hamas jika perjanjian-perjanjian tersebut tidak memasukkan tuntutan baru apa pun.
Pada 7 Oktober 2023, Israel mengalami serangan roket yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Jalur Gaza.
Selain itu, para pejuang Hamas menyerbu melewati daerah perbatasan, menembaki militer dan warga sipil, serta menyandera sejumlah orang.
Otoritas Israel mengatakan bahwa sekitar 1.200 orang tewas dalam serangan Hamas tersebut.
Militer Israel (IDF) meluncurkan Operasi Pedang Besi di Jalur Gaza dan mengumumkan blokade total terhadap wilayah tersebut.
Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa jumlah korban jiwa akibat serangan Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober tahun lalu telah melampaui 41.000 orang.
Sumber: Sputnik-OANA
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024