Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan penambahan kementerian/lembaga (K/L) pada Kabinet Merah Putih tidak menambah beban anggaran 2024, sementara untuk anggaran 2025 masih dalam tahap kajian.
“Untuk 2024, alhamdulillah karena rentangnya sudah menjelang akhir tahun, praktis tidak ada tambahan. K/L bisa mengoptimalkan dari anggaran yang ada. Untuk 2025, masing-masing K/L tentunya akan ada tambahan anggaran. Ini kami sedang menerima banyak usulan dari K/L,” ujar Isa saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2024, di Jakarta, Rabu.
Isa menjelaskan anggaran tahun 2025 sudah ditetapkan bersama DPR. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pun telah dibagikan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12) kemarin.
Maka, bila dibutuhkan penyesuaian anggaran, hal itu akan dilakukan saat tahun anggaran 2025 berjalan.
“Kalau ada tambahan, itu akan kami lakukan di 2025. Usulan beberapa sudah masuk dan sudah mulai ditelaah. Ini tentunya akan dibahas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden Prabowo Subianto,” kata Isa.
Presiden Prabowo melantik 48 menteri, 56 wakil menteri, dan 5 kepala lembaga untuk kabinetnya, sehingga total anggota dalam Kabinet Merah Putih mencapai 109 orang.
Pada akhir Oktober lalu, Sri Mulyani merombak Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan DIPA sisa tahun anggaran 2024 (TA) dan TA 2025 untuk mengakomodasi kemunculan kementerian/lembaga (K/L) baru.
Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan di Istana Negara, Selasa (10/12).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alokasi Belanja Negara pada 2025 sebanyak Rp2.701,4 triliun, dengan Belanja Pemerintah Pusat akan ditujukan untuk mendukung program prioritas pembangunan seperti swasembada pangan, swasembada energi hingga program makan bergizi gratis.
Untuk APBN 2025, transfer ke daerah mencapai Rp919,9 triliun. “Ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik,” kata Sri Mulyani.
Adapun Pendapatan Negara dalam APBN 2025 ditargetkan sebanyak Rp3.005,1 triliun, dan akan diwujudkan dengan cara salah satunya melakukan reformasi perpajakan.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024