Jambi (ANTARA Jambi) - Anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyanto minta agar Pemkab Merangin mewaspadai potensi konflik yang mungkin terjadi di masyarakat di daerah tersebut.
Menurut dia di Jambi, Selasa, persoalan yang terjadi antara warga pendatang dan pendududuk asli di daerah itu harus segera diselesaikan agar tidak menjadi konflik berkepanjangan.
Pernyataan ini disampaikan Supriyanto menyusul aksi demonstrasi sejumlah warga Kabupaten Merangin di DPRD Jambi, Selasa (6/11).
"Kami baru saja berkoordinasi dengan DPRD Merangin agar segera menyelesaikan persoalan itu secepatnya, dan mereka berjanji akan menyelesaikannya," ucapnya di hadapan para pendemo.
Supriyanto juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Pemkab setempat supaya menampung aspirasi warga asli yang menentang keberadaan dan pendudukan warga di daerah tersebut.
Sekitar 50-an warga Kabupaten Merangin melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Jambi guna menyampaikan penolakan mereka atas kehadiran warga luar Provinsi Jambi di Kecamatan Muara Siau, Lembah Masurai, Jangkat, dan Sungai Tenang.
Dalam orasinya warga menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh warga pendatang itu telah mengancam kelestarian sebagian hutan yang masuk dalam wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat.
Untuk itu, massa menolak rencana alih fungsi hutan untuk dikelola warga luar Provinsi Jambi tersebut.
Menurut salah seorang pendemo, Sukron, warga pendatang ini meresahkan dan mengganggu keamanan dan ketentraman warga lokal.
Menurut Sukron, warga pendatang tersebut datang ke Kabupaten Merangin tidak melalui prosedur yang benar.
"Kami meminta agar mereka tidak diberikan KTP dan dan segera direlokasi dari daerah tersebut," katanya.
Sebelum berorasi di DPRD, warga juga mendatangi Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi untuk menyampaikan persoalan serupa.(Ant)