Cipanas (ANTARA Jambi) - Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Firmanzah mengatakan bahwa pemerintah masih mematangkan kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk memastikan penerapan di lapangan tidak menimbulkan masalah terutama skema kompensasi untuk rakyat miskin.
"Soal kebijakan BBM Presiden masih minta dimatangkan, dihitung secara terinci, memastikan implementasi di lapangan tidak ada masalah, juga penyempurnaan skema kompensasi kepada masyarakat miskin," kata Firmanzah di Kompleks Istana Cipanas, Jawa Barat, Sabtu.
Menurut dia, pembahasan terutama fokus pada skema kompensasi agar kebijakan tidak berdampak pada rakyat.
"Seperti yang disampaikan Menko Perekonomian dan Menteri ESDM ada beberapa opsi dibahas, masing-masing itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing," katanya.
Ia menjelaskan, jika ada dua opsi gabungan itu yaitu pengendalian dan kenaikan harga serta subsidi untuk rakyat miskin.
Ia mengatakan bahwa pembahasan itu nanti akan disampaikan ke DPR terkait APBN-P dan APBN alokasi anggaran penghematan belanja.
"Setelah dimatangkan ada keterkaitan dengan APBN-P seperti anggaran kompensasi, untuk dana BOS, dan program keluarga harapan," ujarnya.
Ia memperkirakan hal itu dapat disampaikan sebelum pertengahan tahun 2013.
Sementara itu Juru Bicara Presiden Julian A Pasha, Jumat malam (12/4) mengatakan, Presiden menggelar rapat pembahasan pengurangan subsidi BBM selama hampir tiga jam sejak pukul 19.30 WIB hingga pukul 22.30 WIB di Istana Cipanas.
Rapat yang dipimpin Presiden Yudhoyono tersebut antara lain dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Koordinator Politk, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto.
Kemudian Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.(Ant)