Jambi (ANTARA Jambi) - Anggota DPRD Sarolangun, Jambi, mempertanyakan lemahnya penyerapan anggaran di tiga dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Sarolangun.
Tiga dinas yang mendapat sorotan itu adalah Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat serta Dinas Perikanan dan Peternakan.
Juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Sarolangun, Yusuf Helimi menilai kinerja Dinas Pendidikan masih jalan di tempat atau stagnan, belum ada kemajuan yang signifikan.
Ia mencontohkan proyek belanja alat praktek dan peragaan siswa yang ternyata hingga kini belum dapat dilengkapi dengan bukti pertanggung jawaban.
"Harus diingat, ini uang negara, pengeluaran satu rupiah pun harus ada kejelasan dan dilengkapi dengan pertanggung jawaban," katanya.
Sekretaris DPC Demokrat Sarolangun ini juga mempertanyakan soal pengaloakasian dana kegiatan bela prestasi di salah satu SMK Sarolangun.
Ia menyatakan, dana kegiatan bela prestasi pun hingga kini juga belum disertai dengan laporan pertanggung jawaban.
Sementara itu, juru bicara Fraksi PDIP H Hurmin mempertanyakan kinerja Disnakkan yang dianggap tak serius melakukan pembenahan.
Ia mencontohkan, pada tahun 2005 lalu dialaksaikan seribu ekor lebih sapi bantuan untuk masyarakat, tapi hingga tahun 2013 hanya sebanyak 470 ekor sapi yang terdata.
"Kemana yang lainnya, kalau memang sapinya mati harus ada kejelasan. Kok ini menguap saja. Ada apa," katanya.
Ia juga mempermasalahkan penyaluran bantuan bibit kerbau yang pada tahun 2009 disalurkan sebanyak 100 ekor, tapi pada tahun 2012 diketahui sebanyak 77 ekor bibit kerbau yang disalurkan mati.
Hal ini memunculkan pertanyaan, seolah-olah proyek kerbau ini asal jadi.
"Kok asal diperntakan alasannya selalu mati. Masak bekerja tidak pakai perencanaan," katanya.
Kritik juga disampaikan Fadlan A. Rafiqi, juru bicara Fraksi I yang menegaskan, Dinas PU & PERA seharusnya memiliki sinkronisasi antara perencanaan dan alokasi terhadap pembangunan infrastruktur.
"Ini penting agar keuangan daerah bisa dimanfaatkan secara maksimal dan tak sia-sia," tuturnya.
Menanggapi sorotan ini, Wakil Bupati Sarolangun Pahrul Rozi mengaku menyambut positif kritikan tersebut dan menyatakan pihak eksekutif siap melakukan pembenahan.
Sorotan dari para anggota DPRD merupakan proses lanjutan dari hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan.
"Kini sudah diproses serta ditindak lanjuti oleh Pemkab Sarolangun," katanya.
Wabup menyatakan Pemkab Sarolangun siap mengembalikan dana kepada negara bila temuan bersifat administratif.
"Jika tidak diindahkan dalam proses pengembalian maka konsekuensinya akan bersentuhan dengan hukum," tambahnya.(Ant)
