Pontianak, 24/6 (Antara) - Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Oesman Sapta Odang menyatakan dukungan kelompoknya pada pasangan capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).
"Saya telah putuskan memberikan suara pada calon presiden nomor urut dua, Joko Widodo. HKTI memang tidak boleh jadi alat politik tapi kita harus ambil sikap politik. Saya tidak boleh dukung diri sendiri tapi saya nyatakan dukungan pada capres boleh," kata Oesman di Pontianak, Selasa.
Oesman optimis bisa mendapat dukungab dari semua anggota HKTI yang berjumlah sekitar 65 juta di seluruh Indonesia.
"Hanya Jokowi yang menyatakan rinci bagaimana membangun percetakan sawah dengan dukungan infrastruktur seperti pembangunan irigasi dan Jokowi jugalah yang menyatakan akan menstabilkan harga bibit dan harga pupuk," kata Oesman.
Oesman mengatakan memang masih banyak hal teknis yang perlu dibicarakan terkait dengan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia tapi dengan adanya pemimpin yang tulus sudah merupakan awal yang baik.
"Mudah-mudahan kita bisa seperti Brasil yang mampu berdaulat pangan dalam waktu 16 tahun, negara ini baru bisa makmur kalau petani nelayan buruh makmur, " katanya.
Lebih lanjut, Oesman menegaskan dirinya adalah ketua HKTI yang sah sehingga tidak ada ketua lain yang berhak menyatakan dukungan terhadap capres lain.
"Orang yang mengklaim jadi kerua HKTI harus ada dasar hukumnya. Bagaimana mau jadi presiden kalau hukum saja tidak tahu dan dilanggar. Selama ini kami tidak mau ribut. tapi pemerintah yang sekarang lah yang putuskan bahwa kita yang benar. Pak Hatta Rajasa yang paling tahu karena dia yang pertama dukung HKTI," katanya.
Pemilihan Presiden 9 Juli 2014 mendatang diikuti dua calon pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. (Ant)
Pilpres - HKTI dukung Jokowi
Selasa, 24 Juni 2014 16:56 WIB
.....Orang yang mengklaim jadi kerua HKTI harus ada dasar hukumnya. Bagaimana mau jadi presiden kalau hukum saja tidak tahu dan dilanggar. Selama ini kami tidak mau ribut. tapi pemerintah yang sekarang lah yang putuskan bahwa kita yang benar. Pak Ha