Jakarta (ANTARA Jambi) - Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengatakan
semestinya wakil rakyat menghindari meminta tambahan tunjangan, karena
masih banyak pihak lain yang lebih memprihatinkan keadaannya.
"Sebagai wakil rakyat seyogyanya menghindari meminta tunjangan.
Beri kesempatan pemerintah untuk memberikan tunjangan ke pihak-pihak
yang lebih memprihatinkan keadaannya," kata Wiranto seusai membuka
bazaar rakyat yang digagas Srikandi Hanura, di gedung parlemen, Jakarta,
Rabu.
Dia mengatakan saat ini tidak sedikit pihak yang membutuhkan
kenaikan tunjangan antara lain PNS, TNI dan Polri serta pihak-pihak yang
memerlukan tambahan pendapatan ditengah inflasi.
Hanura sendiri, kata dia, sudah mengajukan penolakan tambahan tunjangan melalui fraksi di DPR RI.
"Biarlah pemerintah mengutamakan dari kesejahteraan masyarakat lainnya," kata dia.
Sebelumnya, anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Irma
Suryani mengatakan, Kementerian Keuangan melalui surat No.
S-520/MK.02/2015 menyetujui kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI yang
dimasukkan dalam RAPBN 2016.
"Memang ada permintaan dari BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) ke
pemerintah untuk perbaikan tunjangan anggota," kata anggota BURT, Irma
Suryani di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/9).
Dia menyebutkan kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI itu meliputi
tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan
peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, hingga bantuan langganan
listrik dan telepon.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai tunjangan DPR RI itu nisbi
kecil atau hanya 0,00191 persen dari total belanja negara Rp2.039,5
triliun pada APBN 2015, sehingga tidak perlu diributkan.
Hanura tolak kenaikan tunjangan anggota DPR
Rabu, 16 September 2015 15:25 WIB
......Beri kesempatan pemerintah untuk memberikan tunjangan ke pihak-pihak yang lebih memprihatinkan keadaannya......