Jambi (ANTARA Jambi) - Komisi VI DPR RI menilai keseriusan
pemerintah membangun pasar rakyat ataupun revitalisasi pasar tradisional
masih rendah.
"Ada cukup banyak masalah ketika sudah teralokasi dana untuk
pembangunan pasar rakyat. Ada persyaratan yang belum terpenuhi seperti
lahannya, itu gak jelas tanah siapa yang dipakai. Dalam persyaratan
tanah harus jelas dan ada sertifikatnya," kata Ketua Rombongan Komisi VI
Farid Al Fauzi saat kunjungan kerja di Jambi, Senin.
Dalam diskusi bersama sejumlah kepala daerah di Jambi itu, Farid
mengapresiasi dengan masukan yang diberikan dari tiap daerah di Provinsi
Jambi. Namun dia menyayangkan masih rendahnya keseriusan pemkab/pemkot
untuk membangun pasar rakyat tersebut.
"Ini bagian dari tugas kami mengawal ataupun mengawasi apa saja
program yang nantinya akan kita bawa ke pusat khususnya yang membidangi
Komisi VI," kata Farid.
Farid menjelaskan, tidak ada batasan kuota untuk pembangunan pasar
rakyat di daerah. Jika persyaratanya terpenuhi, maka pemerintah gampang
mengakumulasi penyusunan di APBN.
Sementara itu, Gubernur Jambi Zumi Zola mengintruksikan agar
sejumlah Kepala Daerah di wilayahnya menyiapkan lahannya terlebih dahulu
hingga akhirnya tak ada kendala saat mengusulkan pembangunan pasar
rakyat.
"Jangan sampai uang sudah cair tapi masalah lahan belum tuntas, ini akan bisa jadi masalah," kata Zola.
Dalam diskusi itu, mayoritas beberapa kepala daerah mengusulkan
agar Komisi VI DPR RI mampu mendorong program mereka ke Pemerintah Pusat
agar mendapatkan bantuan untuk pembangunan pasar rakyat tersebut.
"Pasar rakyat di Kabupaten Muarojambi belum semuanya menampung
secara optimal. Tahun ini DAK kita untuk revitalisasi pasar rakyat
sebesar Rp1,1 miliar, kami harap bisa ditingkatkan," kata Penjabat (Pj)
Bupati Muaro Jambi, Kailani.
Kailani berharap Tahun 2017 anggaran DAK bisa ditingkatkan karena
ada beberapa kegiatan revitalisasi pasar di daerahnya. Diantaranya pasar
tanjung kumpeh, pasar Sungai Gelam dan pasar Sungai Bahar serta Pasar
Talang Bukit Bahar Utara.
Selanjutnya, Wakil Wali Kota Sungai Penuh Zul Helmi juga
mengharapkan agar Komisi VI DPR RI bisa mendorong pemerintah pusat
memberikan anggaran untuk Sungai Penuh khususnya untuk pembangunan pasar
rakyat.
"Kota Sungai Penuh hanya ada satu pasar semuanya bertumpu di sana,
jadi kami dalam penataan kota masih sulit mencapai keindahan. Makanya
kami ingin dibantu program pasar rakyat yang bisa menjadi penyangga
pasar utama," kata Zul Helmi.
Komisi VI DPR: keseriusan bangun pasar rakyat rendah
Senin, 1 Agustus 2016 23:28 WIB