Jakarta (ANTARA Jambi) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam
akan terus menerbitkan surat utang bagi daerah-daerah yang masih
menyimpan dana anggaran pembangunannya di bank.
"Kalau simpanan masih seperti ini, beberapa kabupaten kota sudah
kita terbitkan surat utang. Kalau masih gede seperti ini, ya surat utang
akan tambah banyak," kata Presiden Jokowi saat membuka acara Rapat
Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta,
Kamis.
Presiden Jokowi menegaskan Indonesia harus mulai menerapkan
manajemen yang ketat dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang belum
membaik.
Presiden berharap pemerintah daerah untuk segera membelanjakan
anggaran (APBD) seawal mungkin sehingga dapat mendongkrak
perekonomiannya.
"Seawal mungkin setiap tahunnya. Kalau bisa Januari segera
dikeluarkan, karena uang akan beredar dan menambah pertumbuhan ekonomi
di kota, kabupaten, provinsi," kata Presiden Jokowi.
Presiden mengungkapkan pada Mei 2016 uang di APBD kabupaten/kota dan
provinsi masih Rp246 triliun dan pada Juni turun Rp214 triliun.
"Ini masih besar. Hati-hati bapak ibu. Ini keterlambatan realisasi,
pelaksanaan seperti ini jangan diteruskan. Stop! Harus segera
dikeluarkan," kata Presiden kepada para kepala daerah se-Indonesia.
Presiden juga mengingatkan jika uang masih disimpan di bank-bank
daerah maupun nasional, maka tidak ada uang yang beredar di daerah.
"Apalagi, daerah yang tidak punya kekuatan di sektor swasta, akan
lebih berat lagi, sehingga penting segera keluarkan, segera lelang,
jangan ditunda," kata Presiden.
Presiden Jokowi kemudian mengungkap 10 daerah terbesar yang menyimpan dananya di bank.
"Ini 10 terbesar provinsi yang menyimpan dananya di bank. Kita mulai buka-bukaan," kata Presiden.
Jokowi menyebut Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta masih menampung dananya di bank dengan nilai terbesar.
"Pak Ahok, duitnya emang gede, tapi nyimpennya juga gede. Masih ada
Rp13,9 triliun," ungkap Presiden, merujuk ke Gubernur DKI Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Selanjutnya, Jawa Barat (Rp8,034 triliun), Jawa Timur (Rp3,9
triliun), Riau (Rp2,86 triliun), Papua (Rp2,59 triliun), Jawa Tengah
(Rp2,46 triliun), Kalimantan Timur (Rp1,57 triliun), Banten (Rp1,52
triliun), Bali (Rp1,4 triliun) dan Aceh (Rp1,4 triliun).
Untuk tingkat kabupaten, Presiden Jokowi menyebut Kabupaten Bogor
menyimpan dana Rp1,9 triliun, Kabupaten Badung di Bali (Rp1,6 triliun),
Kabupaten Bandung (Rp1,6 triliun), Kabupaten Bekasi (Rp1,5 triliun),
Kabupaten Tanah Laut (Rp1,3 triliun), Kabupaten Kediri (Rp1,39 triliun),
Kabupaten Berau (Rp1,37 triliun), Kabupaten Nias (Rp1,31 triliun).
Untuk tingkat kota madya, Presiden menyebutkan Kota Medan menyimpan
Rp2,27 triliun, Kota Surabaya (Rp1,85 triliun), Kota Tangerang (Rp1,36
triliun), Kota Cimahi (Rp1,52 triliun), Kota Depok (Rp1,31 triliun),
Kota Magelang (Rp1,1 triliun), Tangerang Selatan (Rp1,03 triliun), Kota
Serang (Rp948 miliar) dan Kota Mojokerto (Rp917 miliar).
"Ini harus segera dikeluarkan. Tolong ini segera dikeluarkan agar segera beredar di masyarakat," katanya.
Namun, Presiden pun mengingatkan bahwa pengeluaran dana pembangunan daerah harus mengikuti prosedur.
"Ikuti prosedur. Jangan main keluarkan saja," demikian Presiden Joko Widodo.
Jokowi terbitkan surat utang bagi daerah penyimpan dana
Kamis, 4 Agustus 2016 12:49 WIB
......Ikuti prosedur. Jangan main keluarkan saja......