Jambi (ANTARA Jambi) - Pemerintah Provinsi Jambi tengah memantapkan pembentukan tata ruang wilayah Kawasan Strategis Pantai (KSP) Timur Jambi, sebagai pendukung pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di daerah ini.
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Ridham Priskap, Selasa di Jambi mengatakan, kawasan strategis pantai timur itu yakni di Kabupaten Tanjungjabung Barat dan Tanjungjabung Timur. Terdapat pula dua rencana pembangunan pelabuhan yakni Pelabuhan Muarsabak dan Ujung Jabung.
Dua pelabuhan itu merupakan pendukung bagaimana dua wilayah tersebut menjadi kawasan strategis untuk meningkatkan perekonomian di Jambi.
"Tujuan pembentukan RTR KSP Pantai Timur Jambi ini agar pengembangan kawasan yang akan kita dorong menjadi KEK lebih terarah dan terukur. Makanya nanti akan ada mapping tata ruang wilayah, seperti penyesuaian kawasan industri dan letak pelabuhan. Serta posisi kawasan permukiman," kata Ridham.
Ridham mengaku terkait pengembangan kawasan strategis tersebut tidak hanya menggunakan APBD Pemprov Jambi saja, namun ada bantuan dari Pemerintah Pusat.
"Kalau menggunakan anggaran kita saja itu tidak akan cukup. Nanti kita upayakan bagaimana ada bantuan dari APBN," katanya.
Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar mengatakan bahwa pemerintah provinsi ini tetap mendorong pembentukan kawasan ekonomi khusus di wilayah pantai timur itu.
"Terbentuknya kawasan ekonomi khusus tersebut, kami upayakan melalui kerja sama secara intensif dengan Kementerian Perhubungan untuk percepatan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung dan Muarasabak," kata Fachrori.
Dikatakannya, secara simultan Pemprov Jambi juga berupaya melakukan percepatan pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Ujung Jabung yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Urusan jalan tersebut telah menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Sedangkan untuk pembentukan kawasan industri di wilayah timur Provinsi Jambi, pihaknya sedang melakukan studi kelayakan pengembangan kawasan industri seluas kurang lebih 198 hektare yang lahannya merupakan milik pemprov ini, yang berbatasan dengan areal kawasan Pelabuhan Muarasabak milik Pelindo II.
"Dari hasil studi kelayakan tersebut diharapkan dapat rekomendasi yang realistis terkait dengan rencana pengembangan kawasan ekonomi pada lokasi tersebut," katanya menjelaskan.
Sementara untuk meningkatkan konektivitas dengan kawasan Pelabuhan Ujung Jabung, Pemprov Jambi juga telah menganggarkan LARAP dan amdal pembangunan rel kereta api penghubung `railway` Sumatera, dengan jalur rel kereta api menuju kawasan Ujung Jabung.
Pemprov Jambi dan DPRD Provinsi Jambi pada 2015 telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Strategis Ujung Jabung.
Dengan ditambahnya Raperda tentang Kawasan Strategis Pantai Timur Provinsi Jambi ini, sejumlah anggota DPRD Provinsi setempat mengapresiasi dengan kebijakan tersebut. Namun ada beberapa poin yang saat ini masih diperdebatkan dalam penyusunan Raperda ini.
Raperda ini belum memuat dan mengatur zona risiko bencana yang berada di wilayah pesisir timur Provinsi Jambi," kata anggota DPRD Provinsi setempat dari Fraksi Gerindra, M Khairil.
Menurut dia, pengaturan zona ini menjadi penting mengingat Provinsi Jambi berdasarkan analisa risiko bencana memiliki potensi bencana alam yang berbeda-beda.
Selain itu, menurut dia, pembagian zonasi pada Raperda KSP Pantai Timur belum sepenuhnya memperlihatkan rangkaian tata kelola pembangunan dari kawasan pantai timur menuju kawasan strategis Ujung Jabung.
"Kemudian kami juga belum mengetahui bagaimana pola mekanisme kerja sama pemerintah dengan pihak swasta yang mungkin dilakukan dalam rencana pengembangan kawasan," katanya menjelaskan.
Selain itu, beberapa anggota DPRD Provinsi Jambi juga mempertanyakan bagaimana proses mekanisme lainnya seperti status hak atas tanah adat dan tanah negara nantinya, kemudian bagaimana proses kajian ilmiah yang dilakukan oleh Pemprov Jambi dalam menentukan wilayah strategis menuju kawasan ekonomi khusus tersebut.
Percepatan Infrastruktur Penunjang
Gubernur Zumi Zola mengatakan bahwa saat ini Provinsi Jambi butuh pembangunan pelabuhan yang cepat sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat dan menjadikan wilayah timur sebagai kawasan ekonomi khusus.
Saat ini Pelindo II punya lahan 200 hektare dan pondasi untuk pelabuhan di Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pembangunan Pelabuhan Muara Sabak itu sudah ada sejak zaman Gubernur Zulkifli Nurdin yang tak lain adalah ayah kandung Zumi Zola. Namun pembangunan pelabuhan pada masa kepimpinan Zulkifli tidak selesai.
"Ini kan aset, kalau tidak digunakan mubazir, lokasinya cukup bagus. Saya sudah bicarakan dengan pihak Pelindo II tentang bagi-bagi tugas membangunnya," katanya.
Zola mengungkapkan, rencananya Pelindo membangun di atas lahan 200 hektare itu, sedangkan Pemprov Jambi membangun jalan menuju pelabuhan sepanjang 60 kilometer.
"Kami sedang mendorong ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) karena jalan ini untuk pelabuhan, membutuhkan biaya besar. Jadi kita bagi-bagi kewenangan," katanya menjelaskan.
Sedangkan Pelabuhan Samudera Ujung Jabung di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, juga tetap didorong pembangunannya. Namun kata Zola jangan sampai Jambi kalah waktu hanya karena menunggu pembangunan Ujung Jabung selesai.
"Ujung Jabung tetap dilakukan pembangunannya, tetapi biayanya tidak sedikit, ada 4.200 hektare lahan. Artinya waktunya pun tidak akan singkat untuk membangun, sedangkan sekarang MEA sudah berlangsung. Kalau kita menunggu Ujung Jabung maka kita akan kalah waktu," katanya.
Dia mencontohkan, Kota Sungaipenuh dan Kabupaten Kerinci yang merupakan penghasil Kayu Manis bahkan sudah ekspor ke Eropa, namun kewalahan ini mengirim hasil produksi karena Jambi belum memiliki (hilirisasi) pelabuhan yang representatif.
"Kayu Manis itu sekarang dikirim melalui pelabuhan di provinsi tetangga, dampaknya provinsi tetangga mengklaim itu hasil produksi mereka. Jadi kita rugi banyak, petani rugi Pemprov Jambi juga rugi," ujarnya.
Sebab itu, kata Zola, dirinya sangat mendorong mana pelabuhan yang pembangunannya bisa lebih cepat dari Ujung Jabung yang ditargetkan selesai pada 2020 itu.
Zola berharap pembangunan Pelabuhan Muara Sabak cepat teralisasi agar bisa mendukung Pelabuhan Talang Duku di Kabupaten Muarojambi yang sudah ada, serta Pembangunan Ujung Jabung yang masuk poros maritim itu juga bisa berjalan.
Zola menambahkan, Pemprov Jambi terus berupaya mendatangkan investor untuk berinvestasi di Jambi dengan meyakinkan investor bahwa yang ditawarkan Jambi dari segi bisnis sangatlah menguntungkan.
"Pemerintah semangatnya tidak lain tidak bukan, hanya untuk mensejahterakan masyarakat di Jambi," katanya menambahkan.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan, mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pembangunan jalan di kawasan Pelabuhan Muara Sabak menuju Pelabuhan Ujung Jabung sepanjang 42 kilometer.
"Dari Kota Jambi-Muara Sabak itu didanai APBN. Namun dari Muara Sabak-Ujung Jabung kita lakukan pembangunan dengan APBD. Sekarang kita sudah bebaskan 22 kilometer, sisanya 20 kilometer lagi akan dilakukan pada 2017," kata Arfan.
Kemudian, pada 2017 juga akan mulai dilakukan pembangunan jembatan di Sungai Rambut sepanjang satu kilometer dengan dana sebesar Rp300 miliar.
"Ini masuk skala prioritas kita. Harapan kita di sini skema APBN bisa masuk. Karena memang dana kita terbatas dan dimungkinkan dari APBN bisa dikerjakan disebabkan jalan yang ada di kawasan itu belum ada statusnya," jelasnya.
Dengan ditetapkannya kawasan strategis Pantai Timur, dan selesainya pembangunan dua pelabuhan di daerah itu diharapkan wilayah Jambi bagian timur bisa menjadi kawasan ekonomi khusus dalam meningkatkan perekonomian daerah ini ke depan.
Catatan akhir tahun - Upaya Jambi bangun kawasan ekonomi khusus
Rabu, 14 Desember 2016 8:22 WIB