Jakarta (ANTARA Jambi) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar
sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah direformasi, salah satunya
dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas
dengan Topik Revisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kantor Presiden
di Jakarta, Kamis.
"Melakukan reformasi besar-besaran pada sistem
pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi,"
ujar Presiden Joko Widodo.
Untuk itu ia meminta kepada seluruh jajarannya untuk memanfaatkan
teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa sehingga lebih
mudah, cepat, dan transparan.
Berdasarkan data yang diterima oleh Presiden, saat ini total
transaksi elektronik pengadaan pemerintah pada 2016 sudah mencapai Rp399
triliun dan e-katalog pada 2016 sudah memuat 81 ribu produk dengan
nilai tranksaksi Rp48 triliun.
Oleh karena itu, guna meningkatkan jumlah produk dan nilai transaksi
e-katalog, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk membenahi
sejumlah regulasi yang ada di Tanah Air.
"Saya minta juga dilakukan langkah-langkah perbaikan dari aspek
regulasi sehingga regulasi pengadaan barang dan jasa bisa lebih
sederhana dan tidak berbelit-belit," kata Presiden Joko Widodo.
Selain itu, optimalisasi fungsi pengawasan juga tak luput dari arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas kali ini.
Bahkan tindakan tegas harus segera diambil jika ditemukan
pelanggaran dan praktik-praktik korupsi yang dapat merugikan keuangan
negara dalam setiap proses pengadaan barang/jasa.
Presiden meminta kepada para menteri dan para kepala lembaga untuk
mengawasi area-area yang rawan dan membuka celah tindak pidana korupsi
dalam pengadaan barang dan jasa, mulai dari tahap perencanaan,
penganggaran, sampai implementasi pelaksanaan.
"Saya ingin praktik-praktik seperti proyek yang sudah diijonkan, penggelembungan harga atau mark up,
praktik suap kepada pihak terkait, modus kong kali kong dengan vendor,
lelang fiktif dengan manipulasi dokumen dan pemenang pengadaan, tidak
boleh lagi terjadi. Sekali lagi tidak boleh terjadi lagi. Karena
praktik-praktik seperti itu bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi
juga berpengaruh pada kualitas barang dan jasa yang tidak sesuai
standar," kata Presiden.
Menjelang tahun anggaran baru, Presiden Joko Widodo kembali
mengingatkan kepada jajarannya untuk menyegerakan proses lelang
barang/jasa agar berjalan efektif pada Januari 2017.
"Saya ingin mengingatkan kepada para menteri dan kepala lembaga agar
bisa memastikan, betul-betul memastikan bahwa proses lelang dapat
dilakukan lebih awal di kementerian atau lembaga masing-masing," kata
Presiden Joko Widodo.
Sejumlah menteri dan jajaran lainnya hadir dalam rapat terbatas tersebut.
Tampak dari sekian banyak yang hadir tersebut di antaranya Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani,
dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Selain itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BPN
Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri
Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Ardan Adiperdana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Agus Prabowo, serta Kepala Staf Kepresidenan
Teten Masduki.
Presiden minta pengadaan barang dan jasa pemerintah direformasi
Kamis, 29 Desember 2016 18:48 WIB