Jakarta, antarajambi.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengimbau masyarakat untuk tidak menjadikan demonstrasi tren untuk menekan dan menyudutkan pihak lain.
"Bila
ada sesuatu yang tidak beres bisa dikomunikasikan, tidak perlu harus
demo-demo. Itu sesuatu cara terakhir kalau komunikasi tidak jalan," kata
Wiranto kepada wartawan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, menanggapi demonstrasi FPI di Mabes Polri.
Menurut dia, demonstrasi dalam negara demokrasi adalah hal wajar, namun tidak untuk menyudutkan pihak tertentu.
"Jangan
sampai demo menjadi tren untuk menekan, untuk menyulitkan seseorang,
menjelekkan seseorang, menjelekkan pemerintah, menyudutkan pemerintahan,
itu yang tidak kita kehendaki dalam negara demokrasi," jelasnya.
Kebebasan
berpendapat di muka umum, kata dia, memang dijamin undang-undang,
tetapi bukan berarti hak itu digunakan tanpa memperhatikan aturan yang
ada.
"Solusi ke depan, hak menyatakan pendapat di muka umum
boleh, tapi ada rambu-rambunya dan ada syarat-syaratnya. Kalau
syarat-syarat itu dilanggar, berhadapan dengan aparat keamanan," tegas Wiranto.
Ia menyayangkan tindakan massa FPI yang berunjuk rasa di Mabes Polri karena masalah bisa dikomunikasikan dengan baik.
"Masyarakat
jangan sedikit-sedikit demo karena akan menghabiskan energi kita
sebagai bangsa. Aparat keamanan yang harusnya bisa istirahat malah
disibukkan. Seharusnya dikomunikasikan tidak usah ramai-ramai, cukup
lima sampai 10 orang. Silakan saja kalau ada yang ingin bertemu dengan
saya, pasti akan diterima dengan baik," ujar Wiranto.
DemoFPI ke Mabes Polri ditujukan untuk melaporkan sejumlah pihak, termasuk Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan. Di Mabes Polri mereka diterimaKepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto dan Kepala Pelayanan Markas Polri Kombes Budi Widjanarko.
Pemerintah tak ingin demo jadi tren untuk menekan
Senin, 16 Januari 2017 16:29 WIB