Jakarta, Antarajambi.com - Setelah hampir 19 tahun absen, film Penumpasan Pengkhianatan G-30-S/PKI kembali tayang untuk ditonton masyarakat luas pada tahun ini.
Pemutaran film ini diinisiasi Panglima TNI, Jendral TNI Gatot
Nurmantyo. Melalui perintahnya, TNI melaksanakan kembali untuk menonton
film bareng G-30-S/PKI. Ajakan ini juga bersambut di masyarkat.
Di Lapangan Gatot Soebroto, Kompleks Kopassus TNI AD, Cijantung,
Jakarta, Sabtu (30 September 2017), atau 52 tahun lalu sejak peristiwa
G-30-S/PKI, nonton bareng film itu digelar.
Setidaknya terdapat 1.000 orang yang turut menyaksikan film itu. Tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak.
Nonton bareng Penumpasan Pengkhianatan G-30-S/PKI di Lapangan
Gatot Soebroto menjadi hiburan masyarakat Cijantung pada malam minggu.
Selain menyaksikan film, mereka juga dapat menikmati makanan yang dijual
para pedagang di areal tersebut.
Dari yang berat, seperti bakso, mi ayam, mi instan, hingga makanan
ubi-ubi dan jagung rebus maupun minuman. Bukan hanya pedagang makanan
yang membuka lapak, melainkan juga pedagang mainan yang diburu oleh
anak-anak.
Malam itu, di Jakarta selain di Cijantung, di Masjid Sunda Kelapa juga digelar acara yang sama, nonton bareng film Penumpasan Pengkhianatan G-30-S/PKI.
Acara menonton bareng tidak hanya di Jakarta, tetapi juga
dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia, sejak 10 hari menjelang
30 September 2017.
Presiden Joko Widodo juga turut nonton bareng dengan masyarakat
bersama Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, menyaksikan film Penumpasan Pengkhianatan G-30-S/PKI di
lapangan tenis Markas Korem 061/Suryakancana, Kota Bogor, hingga
tuntas, sejak pukul 20.05 WIB Jumat (29/9) hingga Sabtu dini hari
(30/9). Bahkan, menurut Jokowi, dia telah menonton tiga kali.
Sebelumnya, Panglima TNI menjelaskan, tujuan pemutaran film Penumpasan Pengkhianatan G-30-S/PKI untuk
mengingatkan kembali kepada masyarakat terutama generasi muda yang
tidak merasakan zaman itu. Selain itu, mengetahui adanya sejarah kelam
bangsa tentang PKI.
Dengan pemutaran film itu, diharapkan masyarakat dapat mengetahui terjadinya peristiwa pengkhianatan tersebut dengan baik.
Pada era Orde Baru, film karya Sutradara Arifin C Noer tersebut
menjadi tontonan tahunan yang ditayangkan melalui layar kaca TVRI,
satu-satunya stasiun TV kala itu.
Begitu pula, diputar di bioskop-bioskop pada era itu. Sejak tayang
perdana pada tahun 1984, film yang digarap selama 2 tahun tersebut
menjadi film "box office" dengan penonton lebih dari 600.000 orang.
Film itu akhirnya dihentikan penayangannya secara rutin di TVRI pada
tahun 1998 atau pada masa reformasi saat Presiden BJ Habibie berkuasa.
Isu Kebangkitan PKI
Sjaiful
Mujani Research Consulting (SMRC) beberapa waktu lalu menggelar survei
terkait dengan isu kebangkitan PKI. Dalam surveinya pada tanggal 3-10
September 2017, melibatkan 1.220 responden dari berbagai kalangan yang
dipilih secara random metode multistage random sampling.
Survei diperuntukan penduduk berumur 17 tahun ke atas atau sudah
menikah. Dari 1.220 responden tersebut, sebanyak 1.057 responden
merespons untuk wawancara yang lebih valid. Survei ini memiliki margin of error 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Dalam survei yang digelar SMRC itu, didapati 86,8 persen masyarakat
tidak setuju bahwa sekarang terjadi kebangkitan PKI di Indonesia dan
hanya 12,6 persen masyarakat yang setuju, sementara hanya 5 persen yang
menyakini bahwa PKI telah bangkit.
Survei juga mendapati isu keterkaitan Jokowi dengan partai terlarang
tersebut hanya dipercaya sekitar 5,1 persen publik Indonesia, sedangkan
mayoritas publik 75,1 persen tidak percaya Jokowi merupakan bagian atau
terkait dengan partai yang dilarang sejak tahun 1966 tersebut.
Survei juga mendapati bahwa opini tentang kebangkitan PKI cenderung
lebih banyak di kalangan muda, perkotaan, terpelajar, dan sejumlah
daerah tertentu, terutama Banten, Sumatera, dan Jawa Barat.
Sementara itu, ketidaksetujuan pada isu kebangkitan PKI terlihat
baik pada pendukung Prabowo-Hatta maupun pendukung Jokowi-JK. Namun,
begitu, irisan pendukung Prabowo dengan yang setuju isu kebangkitan PKI
lebih besar daripada opini pendukung Jokowi.
Ada 19 persen pendukung Prabowo yang setuju isu tersebut, sementara
dari pendukung Jokowi hanya 10 persen. Hal ini, menurut dia, konsisten
dengan kecenderungan opini publik berdasarkan dukungan partai.
Partai-partai yang memiliki kedekatan dengan Prabowo, seperti PKS dan
Gerindra, memiliki kecenderungan setuju pada isu kebangkitan PKI
daripada partai-partai pendukung pemerintah.
Berdasarkan survei tersebut, menurut Direktur Program SMRC,
Sirojuddin Abbas, dalam laman SMRC, isu kebangkitan PKI yang ditujukan
untuk memperlemah dukungan rakyat pada Jokowi tampaknya bukan pilihan
isu stategis yang berpengaruh.
Abbas menyimpulkan bahwa opini kebangkitan PKI di tengah masyarakat
tidak terjadi secara alamiah, tetapi hasil mobilisasi opini kekuatan
politik tertentu, terutama pendukung Prabowo.
Bila keyakinan adanya kebangkitan PKI itu alamiah, keyakinan itu
akan ditemukan secara proporsional pada pendukung Prabowo maupun Jokowi,
di PKS, Gerinda, dan partai-partai lain juga, kata Abbas.
Hal itu dibantah oleh politikus Partai Gerindra Shodiq Mujadid.
Anggota DPR itu mengatakan bahwa isu tentang PKI merupakan laten yang
terus ada di tengah masyarakat. Selain itu, Menteri Pertahanan Ryamizard
Ryacudu dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo juga menyatakan perlu
mewaspadai PKI. Hal ini dikatanya kepada Antara melalui sambungan
telpon, Minggu pagi.
Ia menegaskan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi di Indonesia.
Pengamat politik Islam dari Universitas Indonesia Yon Mahmudi
mengatakan bahwa tidak serta-merta isu kebangkitan PKI dimobilisasi
sebab secara kultural maupun politik hal ini juga telah menjadi
perhatian dan kekhawatiran masyarakat dan elite.
Menurut dia, hal tersebut dapat berlaku keduanya, baik alamiah maupun mobilisasi.
Ia berpendapat bahwa kesadaran menjaga Pancasila dan mewaspadai
tumbuh kembangnya PKI yang akan mengancam kesatuan dan persatuan bangsa
merupakan hal penting yang juga tengah diinisiasi oleh pemangku
kepentingan bidang keamanan dan pertahanan di Indonesia melalui nonton
bareng film G-30-S/PKI.
Tegakkan Pancasila
Sementara
itu, Jokowi meski sejak Pemilihan Umum Presiden 2014 selalu dipojokkan
dengan isu tersebut, tidak pernah surut untuk menyatakan keteguhannya
terhadap Pancasila. Dia memastikan tidak akan ada kebangkitan PKI di
Indonesia.
Presiden menegaskan, bahkan tidak segan-segan untuk menggebuk PKI.
"Pegang teguh Pancasila, jaga kesatuan. Jangan beri ruang
ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila, apalagi
memberi ruang terhadap PKI," kata dia, usai memimpin upacara Hari
Kesaktian Pancasila di kompleks Monomen Pancasila Sakti Lubang Buaya
Jakarta, Minggu (1/10).
Hal itu mengulangi pernyataan tegas Jokowi saat berbicara pada acara
Kajian Ramadan 1438 Hijriah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di
Universitas Muhammadiyah Malang Dome, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang,
Juni 2017.
Presiden di Lubang Buaya juga menegaskan, posisi pemerintah sangat
jelas, yakni memegang teguh Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang
Pembubaran PKI, Pelarangan PKI, dan Pelarangan Penyebaran Ajaran
Komunisme/Marxisme-Leninisme.
Pernyataan Jokowi itu seharusnya menjadi pegangan bersama dalam
memastikan tidak ada ruang bagi tumbuh kembangnya PKI sehingga tidak
membuat isu itu dapat digunakan sebagai pemecah belah bangsa, kata
pengamat politik Islam UI, Yon Mahmudi.
Menegakkan Pancasila
Minggu, 1 Oktober 2017 21:53 WIB
......Pegang teguh Pancasila, jaga kesatuan. Jangan beri ruang ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila, apalagi memberi ruang terhadap PKI......