Jakarta, Antarajambi - Presiden Joko Widodo mengkritik
cara-cara tak beretika dan melupakan kesantunan dalam berpolitik
sehingga masih sering keluar tuduhan tidak berdasar seperti klaim
bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI), padahal undang-undang, yakni
TAP MPRS, jelas-jelas menjadi payung hukum yang membuat PKI mustahil
hidup lagi di Indonesia.
"Coba kita lihat, masih banyak yang
teriak-teriak antek asing, antek aseng, mengenai PKI bangkit. Kalau
saya, PKI bangkit gebug saja sudah, gampang. payung hukumnya jelas, TAP
MPRS masih ada, ngapain banyak-banyak masalah ini. Juga mengenai anti
Islam, anti ulama, Cara politik yang beretika harus mulai kita
sampaikan," kata Presiden kepada para senior PPAD (Persatuan
Purnawirawan Angkatan Darat), FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri
Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri dan Yayasan Suluh Nuswantara
Bakti (YSNB), saat membuka Simposium Nasional Kebudayaan Tahun 2017 di
Jakarta, Senin.
Presiden menyebut masih banyak elit politik yang
tidak memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat, terutama
generasi muda. Oleh karena itu dia meminta generasi muda meneladankan
kesantunan dalam berpolitik.
"Memberikan nilai-nilai itu kepada
generasi muda, bagaimana berpolitik yang beretika, cara-cara bicara yang
beretika, bagaimana menghargai sebuah senioritas, bagaimana menjaga
nilai-nilai kesantunan," kata Presiden
Presiden mengatakan
cara-cara berpolitik santun harus dikembangkan dan disampaikan kepada
masyarakat, terutama pada anak-anak agar nilai keindonesian tidak
hilang.
Untuk itu, lanjut Jokowi, pemerintah telah membentuk Unit
Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIPI) dan mengeluarkan
Perpres nomor 87/2017 tentang Pendidikan tentang Penguatan Pendidikan
Karakter untuk memberikan kepada generasi muda tidak tergerus
nilai-nilai ke-Indonesiannya.
"Nilai-nilai keindonesiaan, yakni
nilai kesopanan, kesantunan, semua terkandung dalam ideologi Pancasila
harus terus disampaikan pada anak-anak kita, bagaimana mengenai
kerukukanan, bagaimana persaudaraan, bagaimana mengenai toleransi," kata
Presiden.
Jokowi mengakui bahwa saat ini, pendidikan generasi
muda saat ini tidak hanya menerima pendidikan dari guru dan orang tua
saja tetapi juga dari media sosial.
"Jangan keliru, yang mendidik
anak kita sekarang ini bukan dari guru, orang tua, tetapi lebih banyak
oleh media sosial. Kekuatan keterbukaan kekuatan media sosial sekarang
mempengaruhi sekali dari semua aspek baik ekonomi, politik maupun
sosial, dan ini yang harus kita antisipasi," kata Jokowi.
Presiden
mengingatkan bahwa perkembangan yang sangat cepat teknologi informasi
tidak bisa dibendung yang membuat lanskap ekonomi dan politik baik
internasional maupun nasional berubah.
"Jika ini tidak
diantisipasi, tidak disiapkan nilai-nilai karakter keindonesia kita,
nilai karekter bangsa akan tergerus, kalau penyiapannya betul-betul
tidak mulai dari tahapan yang benar," kata Presiden.
Jokowi: "Kalau PKI bangkit, gebuk saja"
Senin, 20 November 2017 16:54 WIB