"Untuk itu dibutuhkan koordinasi dan integrasi yang baik dari seluruh pemangku kepantingan dalam mencegah dan mengendalikan karhutla," katanya di Jambi, Jumat.
Tagor mengatakan Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rawan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan.
"Kita harus memiliki sistem atau pola yang sistematis, terpadu, cepat dan tepat sasaran dalam menangani bencana karhutla ini. Kita harus melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap penanggulangan bencana karhutla seiring dengan kondisi alam saat ini yang tidak menentu," ujarnya.
Dalam penanggulangan dan pengendalian itu katanya harus ada koordinasi dan integrasi yang baik dari semua pihak mulai dari pemerintah, TNI/Polri, dunia usaha dan masyarakat.
Sejauh ini lanjutnya, upaya yang telah dilakukan Pemprov dalam pencegahan karhutla antara lain pembentukan desa tangguh bencana, sekolah aman bencana, kelompok tani peduli api dan masyarakat peduli api.
Selain itu, kata Tagor ada hal penting lainnya yang mesti dilaksanakan, yaitu peralatan yang digunakan dalam upaya pencegahan karhutla haruslah memadai.
"Kita telah membentuk masyarakat peduli api, tetapi jika peralatan yang digunakan tidak memadai, maka upaya dalam pencegahan karhutla menjadi terhambat," kata Tagor.
Sebab itu katanya, perlu disiapkan juga peralatan sederhana dan mobile yang bisa digunakan dengan cepat oleh masyarakat ketika titik api baru mulai terlihat. Seperti pompa air yang biasa digunakan untuk mencuci sepeda motor yang mudah untuk dioperasikan oleh masyarakat.
Tagor juga mengimbau kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mempersiapkan peralatan sederhana dalam upaya pencegahan karhutla ini secara bertahap, agar jika terjadi karhutla bisa dengan cepat diatasi.
Sebelumnya Pemprov Jambi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2018 yang dihadiri pemerintah kabupaten yang wilayahnya rawan karhutla.***