Jambi (ANTARA) - Danrem 042/Gapu Brigjen TNI M. Zulkifli bersama Kapolda Jambi Irjen Pol Firman Shantyabudi memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian karhutla Provinsi Jambi tahun 2020 di ruang rapat Makorem 042/Gapu, Senin.
Agenda rapat koordinasi pengendalian karhutla di Provinsi Jambi tahun 2020 ini mendengarkan paparan kesiapan Kabupaten Tanjungjabung Barat, Tanjungjabung Timur, Muarojambi dan Kabupaten Batanghari tentang penyusunan rencana kerja dalam penanggulangan karhutla, dukungan anggaran dan kesiapan personel serta peralatan guna mendukung penanggulangan bencana karhutla.
Rapat diikuti Kalak BPBD Provinsi Jambi, Kadis Perkebunan Provinsi Jambi, Kadis Kehutanan Provinsi Jambi, Kepala BMKG Jambi, Wakil Bupati Tanjungjabung Barat, Wakil Bupati, Kapolres dan Kalak BPBD Tanjungjabung Timur, Wakil Bupati, Kapolres dan Kalak BPBD Muarojambi, Kapolres, Kalak BPBD dan Asisten 1 Setda Batanghari serta Dandim 0415/Batanghari dan Dandim 0419/Tanjab.
Pada kesempatan lain Danrem 042 Gapu, Brigjen TNI M. Zulkifli mengatakan bahwa untuk tahun ini diharapkan ada terobosan penanganan karhutla. Lakukan tindakan pencegahan karena prediksi dari BMKG bahwa Kemarau akan terjadi pada bulan Agustus dan September.
"Untuk itu tahun 2021 kita siapkan tindakan strategis seperti menyiapkan sarana ketersediaan air melihat pengalaman di tahun sebelumnya menjadi rencana ke depan," kata Danrem.
Untuk efisiennya, lanjut Danrem, pencegahan karhutla hendaknya dilakukan sebelum terjadinya kebakaran. Perlu adanya standarisasi peralatan yang harus di miliki kabupaten/kota sehingga perlu dukungan dan bantuan kabupaten/kota.
Danrem menjelaskan bahwa memasukkan pasukan ke lokasi-lokasi rawan karhutla menjadi langkah pencegahan dan berkolaborasi dengan klaster yang telah di bentuk serta perlu dukungan riil dari kabupaten dalam bentuk penempatan pasukan.
Sementara Kapolda Jambi, Irjen Pol Firman Shantyabudi mengatakan bahwa ancaman-ancaman yang akan dihadapi harus dilaksanakan melalui managemen yang terukur dalam hal penanganan karhutla.
"Sesuai dengan Arahan Presiden RI, Joko Widodo jangan sampai api membesar baru dipadamkan. 99 persen kebakaran hutan merupakan ulah manusia dan penataan ekosistem gambut dilakukan secara konsisten," kata Kapolda.
Sementara instruksi Kapolri kata Kapolda antara lain lakukan mapping hotspot, lakukan langkah antisipasi karhutla dan tindak tegas pelaku karhutla.
"Kemudian memodifikasi sistem tahun 2019 dan untuk saat ini melalui empat satelit dan CCTV untuk memantau percepatan data di lapangan. Dan saat ini sudah terpasang tujuh CCTV," ujar Kapolda.
Selain itu kata Kapolda, diharapkan Bupati, Kapolres dan Dandim mengupayakan satu lokasi untuk penempatan pasukan dan alat dan perhatikan perlengkapan perorangan seperti oksigen untuk pasukan.
"Proyek BRG tentang sumur bor dan kanal sudah dibuat tanda medan dengan harapan sumur bor airnya ada. Kemudian indentifikasi lokasi kebakaran dan apa yang akan dilakukan pemerintah daerah serta susun rencana jangka panjang dalam manajemen penyediaan air dengan melibatkan PUPR," tegasnya.***
Danrem 042/Gapu wajibkan ada terobosan dalam penanganan karhutla
Senin, 20 Juli 2020 20:35 WIB