Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 untuk mendisiplinkan masyarakat yang kurang kesadarannya terhadap protokol kesehatan.
Menurut Mahfud, Inpres tersebut juga berperan untuk menyosialisasikan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.
Baca juga: Ketua MPR apresiasi Inpres peningkatan disiplin protokol kesehatan
Baca juga: Wiku: Sanksi pelanggar protokol tergantung pada daerah
Baca juga: Presiden terbitkan Inpres terkait sanksi pelanggar protokol kesehatan
Oleh karena itu, dirinya mendapat tugas dari Presiden untuk menyinkronkan pelaksanaan Inpres tersebut.
"Saya selaku Menko Polhukam diminta mengkoordinasikan, menyinkronisasikan program, dan mengendalikan," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Dia menambahkan, pada dasarnya, materiil penegakan hukum dalam protokol kesehatan sebelumnya sudah ada.
Misalnya, regulasi internal yang terjadi di lingkungan kementerian, mulai dari penggunaan masker, jaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, hingga adanya pembatasan pertemuan dalam satu ruangan.
"Itu kan tiap kementerian lembaga sudah mengeluarkan protokolnya sendiri. Tinggal mendisiplinkannya, bagaimana menegakkan hukumnya. Kita untuk pendisiplinan menggunakan sosialisasi, seperti yang dilakukan kementerian/lembaga," ucap dia.
Mahfud berharap, dengan terbitnya Inpres tersebut membuat masyarakat semakin sadar melaksanakan protokol kesehatan.
Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disipilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, dengan maksud mengefektifkan pencegahan COVID-19.
Inpres tersebut juga mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.
