Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melakukan langkah agresif dan transparan untuk mengumpulkan dan membuka data potensi hulu migas dalam rangka mengejar target produksi satu juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada 2030.
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial dalam keterangannya yang diperoleh di Jakarta, Senin, mengatakan pemerintah akan berkontrak dengan perusahaan-perusahaan geosains internasional untuk mengumpulkan data hulu migas sebanyak mungkin.
"Satu terobosan eksplorasi yang kami lakukan ialah penjajakan kerja sama dengan institusi riset atau survei internasional yang bertujuan meningkatkan kualitas data melalui reprocessing dan reinterpretasi dalam rangka penemuan giant recovery," katanya dalam suatu diskusi virtual.
Baca juga: Bidik target produksi 2030, tata kelola hulu migas butuh pembenahan
Bahkan, lanjut Ego, pemerintah akan mendanai penuh kegiatan survei seismik tiga dimensinya (3D).
Mitra perusahaan geosains hanya akan fokus mencari potensi migas untuk ditawarkan dalam lelang.
"Dampaknya akan luar biasa. Hasil seismik langsung dijual kepada kontraktor yang berminat pada blok tertentu. Ini pembelian data pengelolaan dilaksanakan secara mandiri," ujar Ego.
Tenaga Ahli Komite Pengawas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Nanang Abdul Manaf mengatakan strategic partnership akan dilakukan bersama analis data geologi kelas dunia, seperti Schlumberger, Halliburton, PGS, TGS, dan IHS Market.
"Gambaran potensi sumber daya migas telah terverifikasi setelah dilakukan reka ulang dan pembaruan dari data yang telah ada dan beberapa hasil survei yang baru. Informasi potensi migas ini akan tergambarkan dengan lebih jelas," kata Nanang.
Baca juga: Capai target 1 juta barel minyak butuh investasi 250 miliar dolar AS
Dengan demikian, kepercayaan investor akan meningkat karena potensi migas Indonesia terpromosikan melalui publikasi kelas dunia.
Ia mencontohkan Pemerintah Mesir yang bekerja sama dengan Schlumberger dan beberapa perusahaan, sehingga berhasil menemukan 69 cadangan migas terdiri atas 51 minyak bumi dan 18 gas bumi.
Penemuan gas dari kegiatan eksplorasi dari lapangan Zohr, North Alexandria, Nooros, dan Atolland di Mesir mencapai produksi sebesar 6.500 MMSCFD.
"Untuk mendorong penemuan lapangan baru yang besar, Mesir melakukan reformasi hulu migas yang agresif. Di Mesir tidak banyak area untuk dieksplorasi. Area frontier hanya ada di Laut Merah. Oleh karena itu, Mesir melakukan survei seismik 3D yang masif bekerja sama dengan Schlumberger agar mendapatkan data yang valid," kata Nanang.
Karena itu, lanjutnya, peningkatan pengelolaan data sangat mutlak diperlukan dengan mengembangkan digital subsurface data platform yang mudah diakses.
Selain mengambil langkah agresif untuk mendapatkan data hulu migas, pemerintah juga telah membuat kebijakan untuk mengelola data secara terbuka dan transparan.
Baca juga: SKK Migas: Blok Rokan masih jadi andalan menuju produksi 1 juta barel
Melalui Peraturan Menteri ESDM No 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Migas dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 33.K/03/MEM/2020 tentang Sistem Keanggotaan dalam Pelayanan Pemanfaatan Data Hulu Minyak dan Gas Bumi, pemerintah membuka akses yang luas dan transparan kepada data hulu migas melalui sistem keanggotaan.
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan sistem keanggotaan ini memberikan kemudahan akses kepada pengguna data guna mendorong kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas.
Sementara itu untuk yang tidak menjadi anggota, yakni nonanggota dan observer, akses data tetap diberikan untuk data umum.
"Anggota dapat mengakses data dasar, data olahan, dan data interpretasi, sementara nonanggota hanya data dasar dan data umum. Pada dasarnya data dasar dan data umum dapat diakses secara gratis," ujar Agus.
Kebijakan ini memperlihatkan adanya paradigma baru dalam pengelolaan data hulu migas.
Kini, data tidak lagi dijadikan komoditas penerimaan negara bukan pajak, namun menjadi komponen penting yang mampu mendorong investasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi guna mendukung penemuan cadangan migas yang baru.
Sementara itu, Kepala Divisi Eksplorasi SKK Migas Shinta Damayanti menyambut baik paradigma baru pemerintah dalam memandang data hulu migas.
"Sejarah menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan stakeholder terkait pembukaan data, investasi khususnya eksplorasi cenderung mengalami peningkatan. Kenaikan jumlah kegiatan eksplorasi ini umumnya akan diikuti dengan peningkatan jumlah penemuan dan cadangan migas," ujarnya.
Kecukupan data juga tentunya akan membantu investor melakukan manajemen risiko atas investasi hulu migas mereka di Indonesia.
Indonesia saat ini memiliki 128 cekungan, yang 108 cekungan masuk ke dalam kategori belum berproduksi.
"Cekungan-cekungan ini perlu segera dieksplorasi secara masif untuk menemukan cadangan migas yang ekonomis," ujar Shinta.
