DPRD Provinsi Jambi Studi Banding ke DPRD Sumsel

Jambi (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Pinto Jayanegara bersama anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya melakukan studi banding ke DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Senin (18/1/2021).

Studi banding tersebut diterima langsung Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Hj. R.A. Anita Noeringhati dan Ketua BK DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Syamsul Bahri.

Dalam pertemuan tersebut mendiskusikan banyak hal seputar Badan Kehormatan (BK), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Badan Musyawarah (Bamus) yang merupakan alat-alat kelengkapan dewan yang penting dalam penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan.

Karenanya, kemampuan menjalankan fungsi ketiga lembaga tersebut menjadi mutlak agar kinerja dewan sebagai wakil rakyat dapat optimal.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara menyatakan bahwa kegiatan ini sangat penting dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja BK, Bapemperda dan Bamus.

"Belajar dari apa yang dilakukan oleh rekan-rekan di beragam wilayah lain dapat dijadikan acuan bagi alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi Jambi dalam menjalankan tugasnya, apalagi Provinsi Sumsel yang menjadi tetangga kita," kata Pinto.

"Ke depan, BK, Bapemperda dan Bamus akan terus menghadapi beragam tantangan terkait kinerja wakil rakyat kita. Karenanya, kemampuan menjalankan tugas fundamental alat-alat kelengkapan tersebut menjadi keharusan sehingga kinerja baik dan citra positif legislatif dapat terus terjaga," katanya lagi. 

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sumsel menyambut baik kegiatan studi banding yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jambi ini.

Saat ditanya terkait Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Ketua DPRD Sumsel tersebut menyatakan agar dilakukan evaluasi karena berkaitan dengan tugas-tugas dewan. 

Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa anggota DPRD tetap menjalan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Sumsel juga memaparkan terkait Bapemperda. Sebagai upaya mengetahui aspirasi terkait dengan perda yang akan dan sedang disusun, anggota DPRD Sumsel secara pro aktif turun langsung kepada masyarakat.

"Dengan cara ini, kehendak-kehendak rakyat dapat secara langsung ditemukan dan diketahui oleh para wakil rakyat, katanya.***