Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum periode 2017–2022 Arief Budiman menjadi saksi pada sidang pemeriksaan kasus dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap yang menyeret Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.
Selain Arief, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan mantan anggota KPU Agustiani Tio Fridelina disebutkan juga akan menjadi saksi pada sidang yang sama.
"Mereka sudah konfirmasi hadir," ujar Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Takdir Suhan kepada wartawan.
Adapun sidang akan dipimpin Hakim Ketua Rios Rahmanto di Ruang Sidang Hatta Ali.
Sementara itu, penasihat hukum Hasto, Ronny Talapessy, mengatakan akan mengawal keterangan Arief Budiman pada persidangan agar tidak ada perubahan dari keterangan pada sidang sebelumnya tahun 2020.
"Saat itu putusan sudah inkrah dan disampaikan bahwa uang suap berasal dari Harun Masiku dan Saeful Bahri. Kalau berubah keterangannya, itu berarti obstruction of justice dan ini yang kami sebut sebagai bukti politisasi hukum," tutur Ronny kepada wartawan dalam kesempatan berbeda.
Dalam kasus dugaan perintangan penyidikan dan pemberian suap, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi, yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019–2024.
Hasto diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi Nur Hasan untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017–2022 Wahyu Setiawan.
Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.
Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu pada rentang waktu 2019–2020.
Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pengganti antarwaktu (PAW) calon legislatif terpilih asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama anggota DPR periode 2019–2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.
Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
